Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di ibu kota akan diubah. Penyaluran yang sebelumnya dilakukan oleh sudin pendidikan di masing-masing wilayah nantinya bakal disalurkan langsung melalui sekolah. Rencananya untuk tahap pertama sistem baru akan diuji coba di SMA Negeri Husni Thamrin pada 2015 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan, penyaluran dana BOP melalui suku dinas di masing-masing wilayah dianggap terlalu panjang birokrasinya. Sehingga pada 2015 direncanakan akan diubah sistemnya. Namun, sebelum hal tersebut dilakukan, sekolah di DKI Jakarta akan diubah terlebih dahulu menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga bisa mendapatkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

"Jadi ke depan sekolah di-upgrade menjadi unit kerja yang benar. Menjadi UPT yang benar supaya bisa mendapatkan DPA seperti sudin-sudin. Jadi dana BOP itu langsung diberikan ke masing-masing sekolah," kata Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (8/8).

Menurut Lasro, dengan sistem yang lama sebelum BOP dicairkan dan disalurkan, sekolah-sekolah harus mengajukan penggunaan anggaran BOP ke sudin. Tahap inilah yang rencananya akan dipotong karena dirasa memakan waktu yang lama. "Nah itu yang mau kita perbaiki sesuai dengan aturan. Bayangkan anggaran belasan miliar, tapi diletakkan di suku dinas, kan jauh benar. Mau minta nota saja lama. Waktu habis itu lho," ujarnya.

Nantinya, dana BOP akan diserahkan langsung ke sekolah untuk dikelola secara mandiri. Anggaran tetap diletakkan di bawah Dinas Pendidikan DKI, namun sekolah harus membuat laporan penggunaan dan pembukuan aset sebagai pertanggungjawaban yang dilaporkan ke dinas. "Nanti dilaksanakan sendiri, dikelola sendiri dan tanggung jawab sendiri. Seperti puskesmas, punya anggaran sendiri dan punya kas serta DPA sendiri," jelasnya.

Dikatakan Lasro, untuk tahap pertama konsep pengelolaan anggaran BOP ini baru akan diterapkan di salah satu sekolah asrama Pemprov DKI.  "Itu konsep kita ke depan dan lagi dicoba. Akan diuji coba di SMA Husni Thamrin tahun 2015, karena sekolah itu sekolah boarding yang sederhana," ucapnya.

Konsep tersebut diyakini Pemprov DKI dapat membuat manajemen keuangan lebih efisien dan dapat mempermudah pengawasan karena sekolah harus membuat pembukuan aset yang dimilikinya.