Senin, 04 Agustus 2014 Reporter: Rudi Hermawan Editor: Agustian Anas 5090
(Foto: Yopie Oscar)
Sudah menjadi tradisi, setiap pasca Lebaran Jakarta selalu diserbu pendatang baru dari berbagai daerah. Bahkan tahun ini, jumlah pendatang baru diperkirakan mencapai 68 ribu orang.
Silakan mengadu nasib di Jakarta. Kalau dia tinggal di pinggir sungai, ya kita pulangin
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan, sebagai ibu kota negara, Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Pemprov DKI Jakarta, kata Basuki, tidak bisa melarang warga dari berbagai daerah datang ke Jakarta.
"Siapapun boleh datang Jakarta asalkan mematuhi aturan kependudukan yang berlaku," kata Basuki di Balaikota, Senin (4/8).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Jakarta tentu harus memiliki uang dan keterampilan bermanfaat sehingga tidak menjadi pengangguan di ibu kota. "Silakan mengadu nasib di Jakarta. Kalau dia tinggal di pinggir sungai, ya kita pulangin," tegas Basuki.
Dikatakan Basuki, Pemprov DKI akan konsen untuk menertibkan kawasan kumuh yang ada di ibu kota. "Semua yang tinggal di pinggir rel kereta, pinggir sungai, dan di kolong tol akan kita tertibkan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Purba Hutapea menegaskan, Pemprov DKI tidak akan melarang pendatang untuk berbondong-bondong pindah ke ibu kota usai Lebaran. Namun pendatang diminta menaati sejumlah aturan kependudukan yang berlaku.
"Tidak bisa dilarang, ini kan ibu kota. Sama saja seperti orang Jakarta ke Bandung, Aceh, Medan tidak dilarang. Tapi harus ada aturannya. Boleh datang, tapi ada aturannya," tandasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah aturan yang wajib dipatuhi para pendatang baru di Jakarta di antaranya pendatang dilarang berdagang di kaki lima, dilarang tinggal di luar tempat yang ditentukan (misalnya di bantaran kali), serta larangan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.
"Kita sosialisasi aturan di bidang kependudukan dan jemput bola. Jika mereka melanggar, sanksi tegas penertiban akan diberlakukan dengan bekerja sama dinas terkait," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya untuk sementara tidak akan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di Jakarta. Sebagai penggati, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar operasi Bina Kependudukan (Binduk).
"Dalam Operasi Binduk tidak ada KTP dan pengadilan tindak pidana ringan (tipiring) di tempat, seperti operasi yustisi kependudukan," tandasnya.
