Pemilu presiden (Pilpres) di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Warakas terancam diulang. Pasalnya, penyelenggara pemilu di belasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) diduga membuka segel pada kotak suara saat dibawa dari Panitia Pemungutan Suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan.

Hal itu terjadi setelah pemungutan suara di masing-masing TPS berakhir. Menurut aturan kotak suara harus langsung disegel. Akan tetapi, karena ada logistik yang tertinggal, maka segel serta kotak dibuka lagi untuk memasukkan sisanya.

Ke-15 TPS yang dimaksud, 9 diantaranya ada di Kelurahan Papanggo, yakni TPS 2, 15, 26, 29, 40, 46, 51, 52, dan 68. Sedangkan di Kelurahan Warakas ada 6 TPS, yakni, TPS 11, 17, 40, 51, 52 dan 68.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Mimah Susanti, menjelaskan, hal tersebut melanggar prosedur pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2008. Yakni, para petugas KPPS membuka surat suara di kelurahan tanpa melalui pleno.

"Pembukaan kotak suara itu seharusnya dilakukan dalam pleno. Yang kita rekomendasikan adalah pemungutan suara ulang di TPS dimaksud," tegasnya, Senin (14/7).

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara, Abdul Muin, mengatakan, siang ini pukul 15.00, KPUD Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu. Kajian itu termasuk akan melakukan klarifikasi ke berbagai pihak bila dibutuhkan.

"Seluruh TPS itu hampir sama kasusnya, mereka membuka segel karena ada logistik yang tertinggal. Mudah-mudahan segera bisa keluar hasil kajiannya sehingga segera ada kepastian," ujarnya.

Dari informasi yang didapat, tambah Muin, apa yang dilakukan para petugas KPPS itu tidak mengubah substansi dari hasil pemilihan. Mereka pun membuka kotak suara di depan para saksi masing-masing tim sukses.

"Sisa surat suara kita juga cuma seribu untuk lakukan pemilu ulang. Kotak dibukanya depan tim 1 dan 2 kok , makanya saya berharap sore sudah ada keputusan," tandasnya.