Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin warga di bantaran sungai seperti di Bukit Duri tidak terpengaruh hasutan oknum untuk menolak direlokasi ke rumah susun (Rusun). Relokasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI merupakan solusi yang baik.

"Kendalanya ada yang hasut-hasut juga kan. Ada oknum LSM yang pindah dari Kampung Pulo, karena di sana sudah ditolak," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/8).

Selain itu, beberapa warga melakukan gugatan atas relokasi yang dilakukan. Pihaknya tidak memberikan warga ganti rugi atau uang kerohiman. Namun, justru merelokasi warga ke rusun dengan berbagai fasilitasnya.

"Kenapa saya nggak mau kasih Anda rumah? Pasti Anda jual, sekarang kamu pilih mana? Punya deposito Rp 1 miliar atau tiap bulan dapat UMP untuk hidup kamu," ucapnya.

Fasilitas yang diterima warga yang tinggal di rusun seperti menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), naik bus Transjakarta gratis, antar jemput bus sekolah untuk anak-anak, dilayani oleh dokter, serta lainnya.

Menurut Basuki, meski relokasi warga cukup jauh dari tempat tinggal sebelumnya, namun tetap masih berada di wilayah Ibukota.

"Kalau bilang jauh, tapi kan masih wilayah Jakarta, semua orang juga harus kerja. Ini ada yang hasut saja," tandasnya.