Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan berbayar yang menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) yang ditawarkan perusahaan Watch Daya asal Singapura. Sebab, alat tersebut belum teruji di sejumlah negara maju seperti di Eropa.

"ERP yang dia tawarkan teknologi baru yaitu teknologi GPS. Lalu saya tanya, negara mana yang sudah pernah pakai sistem ini? Dia bilang belum ada, dia bilang Singapura juga sudah izinkan uji coba. Saya tanya Singapura sudah coba belum? Belum, nah kalau belum saya nggak bisa terima. Saya tidak ingin Jakarta jadi kota pertama di dunia yang ERP-nya pakai sistem GPS," kata Basuki di Balaikota, Selasa (2/7).

Pria yang kerap disapa Ahok itu menjelaskan, sistem ERP dengan teknologi GPS yakni dengan menentukan derajat dan koordinat, jika kendaraan tersebut lewat langsung dikenakan biaya dan didebet secara otomatis. Sedangkan alat On Board Unit (OBU) GPS tersebut harganya Rp 2 juta per unit. Menurut Basuki harga tersebut lebih mahal dibandingkan dengan dua perusahaan asing Kapsch dan Q-free.

"Yang jadi pertanyaan, OBU GPS berapa duit? Bisa Rp 2 jutaan, siapa yang mau pasang? OBU biasa cuma Rp 200 ribu," ujarnya.

Ia menambahkan, jika alat tersebut diujicoba, maka harus ada jaminan, sistem tersebut akan digunakan di Jakarta. Untuk itu dirinya menolak sistem tersebut. Basuki juga tidak ingin Jakarta dijadikan kelinci percobaan sistem tersebut.

"Kalau kamu nggak menang gimana? Makanya tadi cuma ngomong argumentasi. Buat saya, kami tidak mau Jakarta jadi tempat uji coba barang-barang baru yang belum terbukti dipakai. Negara Eropa pakai teknologi Norwegia dan Swedia. Kita mau pilih yang semua negara pakai," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) segera dilaksanakan di ibu kota. Salah satu perusahaan asing asal Swedia akan melakukan uji coba alat di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin itu pada pertengahan Juli 2014 mendatang. 

"Kapsch sudah hampir jadi, Minggu ini sudah bisa pasang gerbang dan setting peralatannya. Mudah-mudahan pertengahan Juli sudah bisa live atau uji coba," kata  M Akbar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.