Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kesal dengan beberapa pejabat eselon II yang dinilainya tidak bisa bekerja dan sangat lamban mengatasi berbagai masalah yang ada di Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun akan mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengusulkan untuk mengganti pejabat eselon II tersebut.

"Aku akan copot. Aku akan kirim surat ke Mendagri, saya mau usulkan ganti pejabat eselon II, begitu pilpres kalau pak Jokowi menang aku akan diam, saya nggak mau sampai KPU mutusin, kalau Mendagri lama urusan Mendagri," kata Ahok, sapaan akrabnya di Balaikota, Selasa (1/7).

Dikatakan Basuki, jika dirinya berkirim surat ke Mendagri dan mengusulkan akan mengganti pejabat eselon II, Mendagri akan berdiskusi dengan Gubernur atau Presiden terpilih, hal tersebut bukan masalah.

"Toh pasti gugat menggugat juga kan, masih butuh waktu ini, saya akan usulkan ganti," ucapnya.

Namun demikian, dirinya masih enggan mengatakan siapa pejabat eselon II yang nantinya akan diusulkan untuk segera dicopot dan diganti dari jabatannya.

"Lihat saja ini, kalau dia tidak berubah, udah bisa kita tebak, mungkin yang perumahan masih bisa diselamatkan, jika programnya yang mewajibkan penghuni rusun harus dapat surat perjanjian, alamat disitu dan debet bank berjalan," imbuhnya.

Ditambahkan Basuki, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini di DKI Jakarta terlalu banyak, untuk pegawai resmi ada 72.000 ribu ditambah dengan honorer sebanyak 20 ribu dan hal tersebut tidak masuk akal.

"Coba aja lihat perumahan besar di Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, ada nggak orang PU yang sampai 100? 10 orang juga nggak sampai. Tinggal telepon, orang datang kerjain, berapa? Tinggal bayar. Kita PU 1.000 orang, emang nyangkul semua disitu? Itu persoalan kita," tandasnya.