Gubernur DKI Jakara, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kajian mengenai pembuatan tanggul di utara Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Kajian tersebut dibuat oleh Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) perusahaan asal Belanda.

"Kalau kamu bilang ini bohong, jangan berdebat sama saya. Kamu berdebat sama yang pintar-pintar. Saya kan hanya baca laporan. Laporan ini dari tahun 1973," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/6).

Menurut Basuki, selain tanggul, pembuatan Waduk Pluit juga masuk dalam kajian tersebut. Saat ini Waduk Pluit telah digunakan untuk mengendalikan air. "Membuat Waduk Pluit itu juga kajiannya NEDECO. Pokoknya dari belanda tahun 1973 sudah ada kajiannya. Makanya Jakarta harus buat tanggul," ujarnya.

Sebagai contoh, kawasan waduk Pluit sudah aman dari banjir rob, karena tanggul sudah ditinggikan. Namun tanggul tersebut belum melindungi semua kawasan utara Jakarta. Sehingga dibuat program pembangunan tanggul yakni National Capital Integrated Coastal Development Masterplan (NCICD) A.

"Waduk Pluit sekarang sudah aman karena tanggul depannya sudah selesai. Tapi Pelabuhan Muara Baru belum. Sementara Pasar Ikan masih ketolong karena Jalan Muara Baru Raya sudah kami tinggkan. Tapi itu belum cukup," ucapnya.

Untuk bisa membangun tanggul, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus merelokasi warga. Karena mereka mendirikan bangunan di lahan negara yang seharusnya tidak boleh ada pemukiman.

"Makanya saya bongkar Pasar Ikan buat bikin tanggul, tapi malah ribut. Bilangnya bongkar masjid. Kami bongkar rumah di laut dibilang bongkar masjid," tandasnya.