Sebanyak 339 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monumen Nasional (Monas) yang tidak memiliki izin akan diberikan surat peringatan (SP) 1, Kamis (26/6) besok.

Camat Gambir, Henri Perez Sitorus, mengatakan, diberikannya surat SP 1 kepada PKL yang tidak memiliki izin di IRTI untuk meminimalisir PKL liar. "Sesuai dengan Perda Tibum (ketertiban umum) semua pedagang yang tidak mengantongi izin akan kita bereskan nanti," ujar Perez, Rabu (25/6).

Sebelum pedagang ditertibkan, kata Perez, harus terlebih dahulu diberikan sosialisasi agar nantinya tidak ada kegaduhan saat penertiban. "Kan ini kita lakukan sosialisasi, nah kalau masih ada pedagang liarnya, ya kita bereskan dan mereka (pedagang liar) nggak boleh berontak," terang Perez.

Sosialisasi, lanjut Perez, akan diadakan di Kantor Kecamatan Gambir dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada pukul 13.00 dan selanjutnya pada pukul 15.00. "Kita jadwalkan 2 kali, karena buat nampung 399 pedagang, tempat kita nngak memadai," ucap Perez.

Secara teknis, kata Perez, setelah dilakukan sosialisasi SP 1, untuk menertibkan pedagang liar itu harus diberikan lagi SP 2 dan SP 3, baru kemudian PKL dapat ditertibkan. "Setelah sosialisasi, kita tidak akan ada toleransi untuk pedagang liar, kemungkinan setelah pilpres kita tertibkan semuanya itu," terangnya.

Sementara itu, Fitria (38), salah satu pedagang di kawasan IRTI, mengaku belum mengetahui rencana pemberian SP 1 oleh pihak Kecamatan Gambir. "Wah nggak ngerti, memangnya kapan dikasih SP 1?" tanya Fitria.

Lantaran merupakan pedagang resmi di kawasan IRTI, Fitria mengaku mendukung sosialisasi SP 1 tersebut.  "Saya kan resmi, saya pasti dukung lah, yang nngak dukung kan yang nggak resmi," tandasnya.