Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai penyerapan APBD 2016 seharusnya bisa lebih cepat, melihat proses pengesahan anggaran dilakukan pada awal tahun 2016.

Saat ini penyerapannya baru 13,86 persen dari Rp 67,1 triliun atau Rp 8,03 triliun.

"Kenapa belanja masih rendah? Harusnya pengesahan sejak Januari, Februari itu sudah bisa kontrak," kata Basuki saat rapat pimpinan (rapim), Senin (25/4) kemarin.

Melihat rendahnya serapan, Ia mengatakan tidak ada bedanya dengan anggaran tahun 2015. Basuki juga mempertanyakan lambat nya lelang yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI.

"Masa bulan Mei baru mau kontrak. Nggak beda dong dengan yang lalu-lalu. Kita ini kan mau percepatan," ujarnya.

Menurut Basuki, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 sudah menyerupai APBD. Karena sudah dilengkapi dengan angka. Sejak pengesahan KUA-PPAS pun sudah bisa dilakukan proses lelang.

"Kita sudah minat dari tahun lalu. Kita bayangin kekurangan duit. Ternyata nggak kan, karena serapannya begitu rendah," ungkapnya.

Kepala BPPJB DKI Jakarta, Blessmiyanda mengaku pihaknya baru menyelesaikan lelang konsultasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk tanda tangan kontrak lelang konstruksi baru dilakukan pada Mei mendatang.

"Karena ada lelang konsolidasi, makanya lelang konsultasi dulu, sebelum lelang konstruksi," tandasnya.