Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta mengakui belum memasukan data penyerapan APBD 2016 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, catatan di Kemendagri tentang penyerapan APBD DKI masih nol. Padahal hingga tanggal 22 April penyerapannya sudah mencapi 13,86 persen.

"Sistem informasi penyerapan dikelola oleh Bappeda datanya dari kami (BPKAD). Ini belum diinput," ujar Michael Rolandi, Wakil Kepala BPKAD DKI Jakarta, Senin (25/4).

Dia mencatat, dari total anggaran sebesar Rp 67,1 triliun yang sudah terserap 13,86 persen atau 8,03 triliun. Pihaknya mengaku akan langsung memasukan data-data tersebut agar penyerapan yang tercatat di Kemendagri sama dengan DKI.

"Ini perkara input saja, link ke Kemendagri dan Setneg jadi nggak update. Terlambat input laporan ke Kemendagri jadi yang punya kami masih nol. Kalau dimasukkan ya sudah seperti ini," katanya.

Menurutnya penyerapan anggran pada periode ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, diitargetkan penyerapan hingga akhir tahun bisa menembus 90 persen. 

"Tinggi peningkatannya, triwulan pertama tahun 2015 hanya 2 persen, me ningkatnya sudah 11 persen lebih," ucapnya.

Menurutnya, lelang konsolidasi yang dilakukan mulai tahun ini sangat membantu percepatan penyerapan anggaran. Sebab, dengan lelang konsolidasi, adminitrasi akan lebih mudah.

"Lelang konsolidasi cepet pas sudah beres. Bayar uang muka termin. Ini sesuai, on track kok," tandasnya.