Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh akan mereformasi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan cara melakukan penunjukkan langsung. Dirinya juga tidak takut jika keputusannya digugat, karena itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja RT/RW serta mencegah adanya lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) liar yang disinyalir juga dibekingi oknum nakal pengurus RT/RW.

Basuki mengatakan, ia tetap akan menunjuk serta memilih langsung ketua RT/RW di DKI Jakarta melalui camat setempat. Menurutnya, jika ada perangkat RT/RW yang keberatan atas sistem pengangkatan langsung tersebut, berarti benar adanya keterlibatan perangkat-perangkat masyarakat itu dalam penyelenggaraan lapak-lapak liar.

" Kalau dia punya lapak, pasti dia tidak setuju dong. Mau somasi saya lagi gitu kan? Makin dia somasi, makin saya tahu dia siapa ," tegas pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Jumat (13/6).

Tak hanya keterlibatan RT/RW atas perihal penyediaan dan pemberian izin lapak-lapak liar di Jakarta, dirinya pun melansir adanya keterlibatan mereka dalam aksi setor (upeti) atas parkir liar, dan pemalakan terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) yang datang untuk mendata penduduk.

Sistem penunjukkan langsung oleh pemprov DKI, katanya, akan ampuh dalam mensterilkan kinerja pengurus dari aksi premanisme dan penyelewengan jabatan. Namun, sistem tersebut baru akan berjalan ketika DKI telah memiliki individu yang berintegritas pada tingkatan hierarki dari camat setempat.

"Makanya saya ingin punya lurah, punya camat yang baik dulu. Sekarang lurah dan camat kami belum semuanya baik," tandasnya.

Lebih lanjut, ke depan RT/RW yang akan dipilih melalui sistem baru birokrasi dari kader berkualitas dan kompeten di bidangnya seperti kader PKK, posyandu, pensiunan, dan tokoh masyarakat yang punya dedikasi dan integritas tinggi untuk mengayomi warga ibu kota.