Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan, pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dilakukan sebelum tahun ajaran baru 2014/2015 dimulai. Saat ini, data-data penerima KJP telah selesai dilakukan verifikasi ulang dan segera diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Total anggaran yang akan dicairkan mencapi Rp 723 miliar yang sudah dialokasikan dalam Anggarab Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan, data siswa penerima KJP akan diserahkan ke BPKD DKI pada Senin (16/6) pekan depan. Diharapkan, sebelum tahun ajaran baru yang akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang, KJP sudah dapat diterima oleh siswa yang berhak. “Sebelum tahun ajaran baru, kami jamin KJP akan dikeluarkan. Senin besok kita serahkan data penetapan KJP ke BPKD,” kata Lasro, Kamis (12/6).

Anggaran yang tersedia memang diakui masih kurang untuk membiayai siswa selama satu tahun. Karena alokasi anggaran dalam APBD DKI hanya sebesar Rp 723 miliar untuk 611 ribu siswa. Namun, dana tersebut masih mencukupi untuk KJP hingga dua bulan ke depan, dengai nilai nominal yang akan diterima sama seperti tahun sebelumnya.

Dikatakan Lasro, untuk dapat memberikan dana KJP kepada 611 ribu siswa selama satu tahun membutuhkan anggaran mencapai Rp 1,4 triliun. Sehingga kekurangan anggaran akan diajukan dalam APBD Perubahan yakni mencapai Rp 700 miliar. “Kalau dengan jumlah penerima yang ada saat ini sekitar 611 ribu siswa, kita butuh sekitar Rp 1,4 triliun. Jadi masih kurang Rp 700 miliar lagi lah kira-kira. Itu akan kita usulkan dalam APBD Perubahan,” ujarnya.

Lasro mengakui, dalam pelaksanaan KJP masih banyak kelemahan disana-sini. Karena itu, pihaknya akan berupaya memperbaiki sistem pendataan siswa penerima KJP. Ia juga memastikan anggaran yang dialokasikan dalam APBD disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik penerima KJP. “Tapi saya akan coba tangani, karena ini kan sudah mau tahun ajaran baru. Jadi nggak boleh sampai terganggu program KJP ini,” katanya.

Anggaran KJP tahun depan pun akan diusulkan hingga dua kali lipat yakni mencapai Rp 3 triliun. Kenaikan tersebut didasarkan pada kenaikan tingkat ekonomi sebesar 30 persen yang dihitung dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM), inflasi serta biaya kebutuhan lainnya.

Selain itu, jumlah siswa penerima KJP juga meningkat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. "Ada dua dimensi yang menjadi dasar kenaikan alokasi dana KJP dalam rencana APBD DKI 2015. Dimensi pertama adalah, perluasan pelayanan bagi siswa yang mau menerima KJP. Dimensi kedua adalah perluasan anggaran biaya peruntukannya," ucapnya.

Keputusan untuk kenaikan alokasi dana KJP telah final. Bahkan usulan tersebut juga telah disetujui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hanya sekarang tinggal menunggu regulasi yang menjadi payung hukum kenaikan alokasi anggaran KJP.

“Saya kira ini sudah final, tinggal regulasinya saja. Saat ini sekolah kita jadikan basis data rekrutmen penerima KJP. Dari guru di kelas, ke kepala sekolah, kemudian ke dewan sekolah, ke dewan guru, kembali lagi ke wali murid,” tandasnya.