Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak ketiga.

Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) DKI, Franky Mangatas Panjaitan mengatakan, evaluasi telah diusulkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat menggelar rapat dengan pimpinan BUMD DKI, Kamis (10/3) kemarin.

"Di dalam rapat, Pak Wagub minta ke saya PKS itu segera dievaluasi," katanya, Jumat (11/3).

Menurut Franky, evaluasi bertujuan agar Pemprov terhindar dari kerugian. Namun sebelumnya, Ia akan mengadakan rapat dengan Badan Penyertaan Modal Pemerintah (BPMP) dan Inspektorat.

"Gunanya untuk menginventarisir PKS yang akan dievaluasi itu. Secepatnya kita lakukan," tandasnya.