Kinerja pemimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan dievaluasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki citra BUMD. Sebab pimpinan BUMD yang ada saat ini kebanyakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah pensiun.

"Tolong juga dievaluasi komisaris utama kita yang dari PNS ini, maksimal atau tidak. Kalau tidak maksimal, usulkan diganti saja," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/3).

Ia menjelaskan, sebagai komisaris utama BUMD, setidaknya ada tiga tugas yang harus dijalankan.  Pertama adalah hadir dikantor kemudian mengawasi anak buahnya. Kemudian melakukan evaluasi seluruh kinerja pegawai di BUMD. Jika hal itu sulit dipenuhi, Ia menyarankan dilakukan penggantian.

"‎Daripada cuma nama doang disitu (BUMD -red), ‎muncul juga tidak, evaluasi juga tidak, ngawasin juga tidak nah buat apa jadi pimpinan. Ganti saja," tandasnya.

Djarot mengingatkan, pimpinan BUMD telah digaji tinggi, nilainya mencapai Rp 200 juta setiap bulannya. Menjadi hal lumrah ketika Pemprov DKI meminta tuntutan tinggi.