Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui belum ada kesepakatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2035. Sehingga Raperda tersebut belum bisa disahkan hingga saat ini, meskipun rapat paripurna sudah dijadwal hingga dua kali.

Basuki mengatakan, DPRD DKI Jakarta meminta agar insenerator sampah dipusatkan di Pulau M. Padahal dalam aturannya seluruh pulau harus zero waste atau tidak ada sampah sama sekali. Sehingga 17 pulau harus memiliki insenerator masing-masing.

"Jadi ada masalah, mereka ngotot 17 pulau yang pulau reklamasi di Pulau M mereka ingin jadi insenerator sampah. Saya bilang kamu baca dulu semua, di situ disebutin seluruh pulau harus zero waste. Artinya apa, semua pulau harus memiliki pengolahan sampah sendiri, nggak perlu ditentuin," ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jak arta, Rabu (2/3).

Selain mengenai pulau sampah, pasal lainnya yang juga belum disepakati yakni penyerahan kewajiban pengembang sebesar lima persen lahan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. DPRD meminta agar penyerahan kewajiban tersebut juga dipusatkan disatu pulau.

"Dia ngotot maksa Pulau M jadi pulau sampah. Sama kewajiban lima persen itu mau digabungin ke pulau sama. Nggak bisa dong. Justru saya Ingin orang biasa, pegawai yang kerja di pulau bisa tinggal di pulau bisa hemat ongkosnya,"

Basuki menambahkan kewajiban lima persen tersebut, akan dibangun apartemen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tanah pemda, bangun apartemen juga. Kalau nggak kasian dong, ini pulau orang kaya semua nanti pegawai bisa tinggal di tengah pulau," tandasnya.