Guna meningkatkan kewaspadaan hadapi potensi konflik SARA dan terorisme di Ibukota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kordinasi bersama di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dari data yang dihimpun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta, tingkat kemanan Ibukota di penghujung tahun relatif baik.

Bahkan, sambung Djarot,  untuk mengantisipasi Maulid Nabi, Natal dan perayaan akhir tahun yang berdempetan, Pemprov DKI Jakarta pun sudah melakukan antisipasi.

"Kuncinya komunikasi, termasuk juga kita perintahkan setiap Jumat lurah keliling dari RW ke RW untuk bisa deteksi apapun persoalan di wilayahnya. Kami juga setiap minggu turun ke kecamatan ketemu dengan RW dan tokoh masyarakat, kita buka komunikasi tentang perseolan mereka," ujar Djarot, Sabtu (12/12).

Dikatakan Djarot, untuk mengentaskan persoalan di masyarakat, sudah saatnya pemerintah mendengar apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat. Oleh karenanya, Djarot langsung turun berdialog ke kecamatan-kecamatan yang dinilai rawan.

"Yang dipilih kecamatan yang dalam tanda kutip agak rawan. Kemarin Kemayoran dan Cakung, setelah itu kita akan ke Jatinegara, Johar dan Penjaringan," ucap Djarot.

Ketua DPD RI, Irman Gusman menambahkan,  keamanan Jakarta sebagai Ibukota merupakan barometer bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap kebersamaan harus dijaga sebagai upaya preventif.

"Kita berharap banyak dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjaga. Caranya apa, memperbanyak komunikasi, tidak hanya formal namum juga informal," ujar Irman.

Diharapkan Irman, komunikasi yang dibagun akan menjembatani antar warga sehingga satu sama lain tidak terasing. Bila demikian, diyakininya konflik SARA tidak akan terjadi.

"Mengenai terorisme, walau empat hingga lima tahun Jakarta kondusif, tapi tetap harus diwaspadai. Kita tidak boleh lengah,  Paris saja kecolongan," tandas Irman.