Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta menggelar acara sosialisasi monitoring dan evaluasi gerakan keamanan pangan kelurahan di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota, camat, lurah, kader Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Kepala Suku Dinas Kesehatan serta Kepala Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan‎ dari lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Kepala BPOM DKI, Dewi Prawitasari mengatakan, kegiatan ini untuk mengevaluasi sekaligus memonitoring para kader keamanan pangan yang telah dibentuk kantor-kantor kelurahan, karang taruna, sekolah dasar, posyandu dan pedagang ritel.

"Selama 2015 kita sudah lakukan intervensi berupa pembentukan kader keamanan pangan. Saat ini kita monitoring dan eval‎uasi mereka," kata Dewi, Selasa (8/12) di Kantor Dinas KUMKMP DKI, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur.

Dewi menambahkan, pedagang ritel yang diikutsertakan dalam kegiatan ini merupakan pedagang yang t‎ak memiliki brand namun berkategori industri rumah tangga pangan.

"Mereka harus bisa memproduksi dan menyajikan pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B dan lainnya," ujar Dewi.

Dijelaskan Dewi, jajarannya juga membentuk fasilitator keamanan pangan dengan merekrut guru-guru Sekolah Dasar (SD), anggota karang taruna dan kader PKK  di setiap kelurahan sebanyak dua orang. Melalui fasilitator ini, lanjut Dewi, praktek maupun penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat tidak perlu lagi dilakukan BPOM.

"Karena kita gak mungkin sampai ke kelurahan-kelurahan. Makanya kita butuh kader dan fasilitator keamanan pangan," ucap Dewi.

Kepala Dinas KUMKMP DKI, Irwandi menambahkan, monitoring dan evaluasi keamanan pangan perlu dilakukan mulai di tingkat kelurahan agar  makanan maupun minuman yang dijual masyarakat baik di toko-toko, warung dan kantin sekolah bisa diperiksa keamanan pangannya.

"Kegiatan BPOM kita back up dari sisi perdagangan baik di sekolah, pasar kita intervensi. Hal ini sesuai dengan harapan Pak Gubernur," ujar Irwandi.