Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali mengkritisi Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Jika sebelumnya pria yang kerap disapa Ahok itu mencium adanya dugaan penggelembungan tenaga honorer kebersihan, kini ia mencurigai adanya dana sisa subsidi kebersihan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta senilai Rp 400 juta yang dikantongi oknum-oknum tertentu.

Dugaan tersebut lantaran ada laporan uang yang dikirim masuk ke kepala seksi yang tidak dibayar penuh kepada petugas kebersihan, karena ketidakjelasan data jumlah pegawai kebersihan dan itu dimainkan antara pihak Dinas Kebersihan dengan pihak pengelola swasta dengan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran petugas kebersihan sebanyak 10.721 orang. Padahal menurut Basuki, jumlah petugas kebersihan tidak sampai menyentuh angka tersebut.

"Kalau ada 10.000 gimana mau absen dia masuk apa tidak? Yang terjadi ada laporan uang yang dikirim masuk ke kepala seksi. Uang gaji orang-orang itu dibayar penuh, tapi mereka digajinya tidak penuh. Nah, uangnya lari ke mana? Selisihnya bisa Rp 400 juta. Rp 400 juta pesta pora dong, bagi-bagi. Makanya harus transparan," ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu, Jumat (9/5).

Menurut laporan yang diterima dari Inspektorat, lanjut Basuki, hanya tercatat sebanyak 4.500 petugas kebersihan. Kontras dengan laporan yang ia terima dari mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin. Sedangkan jumlah laporan yang ia terima dari pihak pengelola swasta sebanyak 2.700 orang petugas. Ia menilai jumlah data petugas kebersihan itu simpang siur dan tidak ada kejelasan sedikit pun.

"Dulu saya tanya sama Pak Unu (mantan Kadis Kebersihan). Dari Inspektorat katanya ada 4.500 pegawai Dinas Kebersihan. Saya cek ke Pak Unu katanya cuma 3.500 nggak banyak. Kalau 2.700 tambah 3.500 berartikan 6.200. Lah ini tiba-tiba muncul jadi 10.721 pegawai," ucap Basuki.

Ia menduga jumlah pegawai sebesar angka tersebut, hanya sekadar angka yang dimanipulasi. Untuk itu Ahok mengancam apabila dalam tenggat waktu dua minggu ke depan, pihaknya akan melakukan inspeksi langsung ke kantor Dinas Kebersihan guna mengecek langsung kesahihan data tersebut.