Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendata ulang jumlah petugas kebersihan di ibu kota. Berdasarkan laporan dari Dinas Kebersihan DKI, total petugas mencapai 8.000-9.000 orang. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama menyangsikan jumlah tersebut. Pasalnya, di beberapa sudut kota masih terlihat kotor dan ada tumpukan sampah.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, harus ada pengecekan ulang terhadap jumlah petugas kebersihan. Jangan sampai nanti ada yang mengaku-aku sebagai petugas kebersihan, mengingat honor yang dibayarkan jumlahnya cukup besar yakni sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,4 juta.

"Soalnya perlu dicek juga, itu honorer betulan apa enggak. Karena sama saja seperti CPNS, nah ini tiba-tiba ngaku orang kebersihan. Kalau jumlahnya 8.000 sampai 9.000 benar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kumpul harus tahu kerjanya. Gila petugas 8.000 sampai 9.000, tapi Jakarta nggak bersih kan lucu," kata Basuki, Kamis (8/5).

Dirinya meminta kepada Dinas Kebersihan untuk telili dalam mengecek jumlah petugas kesersihan. Kalau perlu, lanjut Basuki, setiap petugas jelas ditempatkan untuk membersihkan lokasi tertentu. Sehingga mudah untuk mengontrolnya. "Ya misalnya Basuki nanti dia tanggung jawab di jalan mana ," ucapnya.

Selain itu, jumlah pegawai juga berkaitan dengan pembayaran honor. Karena mulai saat ini pembayaran melalui Bank DKI. Masing-masing petugas akan dilengkapi dengan kartu ATM. "Jadi yang Januari dan Februari itu ditalangi perusahaan. Karena waktu itu Pemprov APBD-nya telat. Kalau bulan sekarang sudah enggak tunai," ujarnya.

Kendati demikian, memang belum semua petugas dibayarkan honornya, seperti yang ada di Jakarta Utara. Karena pembayaran dilakukan secara bertahap sejalan dengan pengecekan yang dilakukan. "Daerah Jakarta Utara itu memang belum selesai, makanya kita harus tahu. Apa susahnya daftar di bank. Orang bank DKI itu senang kok dapat nasabah. Ya tunggu saja bulan ini. Minimal bulan depan pasti sudah pakai ATM," katanya.