Basuki Setuju Usulan KUA-PPAS Dinkes

Minggu, 22 November 2015 Reporter: Andry Editor: Widodo Bogiarto 3802

Basuki Naikkan TKD Kepala Puskesmas

(Foto: Bayu Suseno)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara garis besar menyetujui usulan kegiatan yang diajukan Dinas Kesehatan dalam Kebijakan Umum APBD - Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Kalau Kepala Dinas yang baik, anggaran disisir oke-oke saja

Salah satunya usulan kegiatan sistem penanganan Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit umum daerah maupun puskemas melalui layanan telpon 911 yang dikerjasamakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi senilai Rp 8,7 miliar.

"‎Perhari ada 15 ribu telepon yang masuk. Yang bisa ditangani 55 persen. Kemudian petugas operator mencarikan tempat. Ini berarti boleh, fungsinya berguna sekali," katanya saat menyisir anggaran Dinas Kesehatan di KUA-PPAS 2015 di ruang rapat pimpinan (rapim) Balai Kota, Minggu (22/11).

Dikatakan Basuki, alasan dibolehkannya anggaran kegiatan tersebut masuk dalam KUA-PPAS karena ‎rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta kerja sama yang melibatkan BUMN.

"Boleh, tapi servernya jangan sewa. Kita beli. Terus ambulans gawat daruratnya pakai Global Positioning System (GPS) semua biar kelihatan geraknya. Pesan ojek zaman sekarang saja kita bisa tahu di mana dan kapan datang, masa ambulans kita gak tahu," pintanya.

Tak hanya itu, Basuki juga  meminta Dinas Kesehatan membangun commad center layanan sistem gawat darurat yang ‎dibangun Jakarta. Sehingga layanan darurat 119 tersebut dapat dikembangkan sebagai call center Dinas Penangguangan Kebakaran dan Penyelamatan serta kepolisian ke depannya.

"Jadi 119 ini pengen kita jadiin untuk lain-lain juga buat damkar, polisi. Dikembangkan aja sudah," katanya.

Kemudian, Basuki juga menyetujui usulan anggaran kegiatan pelatihan dokter dan perawat puskesmas di RSUD maupun puskemas yang diajukan suku dinas di tiap wilayah serta dinas. Termasuk anggaran perekrutan para tenaga kerja kontrak individual yang diajukan dalam KUA-PPAS 2016.

"Kalau Kepala Dinas yang baik, anggaran disisir oke-oke saja. Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil ambulans udah harus pakai sistem kartu e-money. Jadi gak boleh pakai duit cash. Karena mau tahu kendaraan isi BBM-nya berapa?," tandasnya.

BERITA TERKAIT
 Basuki Yakin Bisa Sisir Anggaran Sampai Rp 1 Triliun

Basuki Sisir KUA-PPAS 2016, Bisa Hemat Rp 1 Triliun

Minggu, 22 November 2015 9577

 Basuki Coret Penyusunan Anggaran Tanpa E-Planning

Basuki Coret Penyusunan Anggaran Tanpa E-Planning

Minggu, 22 November 2015 7040

 DPRD DKI Setuju Alokasi Anggaran Truk Compactor

DPRD DKI Setuju Alokasi Anggaran Truk Compactor

Jumat, 20 November 2015 4944

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 922

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 947

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1725

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 995

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1159

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks