Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun Rumah Pemotongan Unggas (RPU) terpadu dengan rumah susun (rusun).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, RPU akan dibangun dengan teknologi modern. Kami bangun pemotongan hewan yang modern. Itu dikasih waktu tiga menit netesin darah semua. Baru dikemas," katanya, Kamis (12/11).

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, pembangunan RPU tersebut rencananya baru akan dimulai tahun depan. RPU terpadu ini diperuntukkan bagi pengusaha pemotongan unggas yang saat ini masih menyebar di lima wilayah.

"Kami ada satu percontohan di Rawa Teratai sekitar 1 hektare. Nanti di atasnya akan ada rusun, di bawahnya rumah pemotongannya," kata Darjamuni.

Dikatakan Darjamuni, masih ada 180 lokasi RPU yang berada di pemukiman. Sementara RPU yang resmi milik Pemprov DKI hanya ada di sembilan lokasi. "Kami punya ada sembilan RPU. Tapi masih ada yang bertebaran di pemukiman itu ada sekitar 1800-an lokasi. Nah itu harus kami tertibkan semua," ucapnya.

Untuk pembangunannya, kata Darjamuni, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Tujuan pembangunan RPU ini untuk dapat mengontrol peredaran daging ayam. "Intinya, daging-daging yang ada di pasar itu harus terkontrol, namanya kontrol NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Kami juga sudah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya untuk peredaran unggas ini," ungkapnya.

Pihaknya, lanjut Darjamuni, telah membuat instruksi agar ke depan pedagang ayam potong hanya diperbolehkan membeli jika terdapat NKV. Dengan demikian bisa terkontrol ayam potong yang dijual sudah aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

"Selama ini belum semuanya, baru sebagian sudah ada yang ambil dari NKV. Tapi belum kami beri tanda apa-apa. Nah, makanya nanti akan kami data, kalau beli dari suplaiyer NKV akan kita beri tanda. Saya baru kemarin ketemu PD Pasar Jaya untuk pendataan. Saya sudah buat instruksinya mulai hari ini," tandasnya.