Senin, 05 Mei 2014 Reporter: Jhon Syah Putra Kaban Editor: Lopi Kasim 5439
(Foto: Jhon Syah Putra Kaban)
Bangunan yang didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan ternyata masih banyak ditemukan. Bahkan, bangunan didirikan melanggar Garis Sepadan Jalan (GSJ) maupun Garis Sepadan Bangunan (GSB) di Jakarta Timur. Namun demikian, bangunan tersebut masih tetap berdiri tanpa ada pengawasan dan tindakan penertiban dari Sudin Penertiban dan Pengawasan (P2B).
Seharusnya mereka berani membongkar jika ada bangunan tanpa IMB, jangan hanya disegel karena itu hanya bersifat penundaan saja
Pantauan beritajakarta.com, sebuah bangunan kos mewah dan ruko tepat dibelakang Kantor Kecamatan Duren Sawit dibangun tanpa IMB. Bahkan, pembangunannya sudahh mencapai 75 persen. Tak hanya itu, di Jl Lapangan Tembak Cibubur sebuah bangunan baru disegel setelah selesai dibangun.
Menurut Perda No 7 Tahun 2010 dan Pergub No 38 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 jelas tertuang mengenai perizinan dan tata laksana pembangunan. Namun hal ini tidak diindahkan oleh Sudin P2B JakartaTimur.
Ketika dimintai konfirmasi terkait hal itu, Sudin P2B Jakarta Timur maupun Dinas P2B tidak dapat memberikan tanggapan apapun terkait hal tersebut.
Terkait hal itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna sangat menyayangkan ketidaktegasan Pihak Sudin P2B Jakarta Timur dalam melakukan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.
“Seharusnya mereka berani membongkar jika ada bangunan tanpa IMB, jangan hanya disegel karena itu hanya bersifat penundaan saja,” ujarnya. Senin (5/5).
Pihak P2B, kata Yayat, seharusnya terbuka dan transparan masalah perizinan. Apalagi, masyarakat masih banyak beranggapan kalau pengurusan izin memakan proses lama. Alhasil, masyarakat terkesan suka melakukan aksi damai di tempat dengan pihak P2B.
“Terkait izin harus terbuka, waktunya juga harus jelas. Jangan masyarakat sudah membangun baru P2B melakukan damai di tempat, ” ucapnya.
Yayat juga berharap, pihak Sudin P2B Jaktim membuat ruang konsultasi bagi masyarakat. Saat ini DKI belum banyak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi tentang perizinan dan pembangunan.
“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam ketidaktahuan, karena ketidaktahuan tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” katanya.
Ditambahkan Yayat, Sudin P2B tidak hanya bertugas mengawasi dan melakukan penindakan saja. Tapi juga harus bisa memberikan memberikan sosialiasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang desain teknis agar tidak melanggar ketentuan.
