Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan proteksi agar usaha kecil dan mikro dapat bertahan dari serbuan industri retail asing jelang perberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemerintah harus berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu, pihaknya menjamin akan memberikan perlindungan kepada pelaku UKM di DKI Jakarta.

Menurut Djarot, dalam prakteknya industri retail asing dapat merambah hingga ke perkampungan dan dapat menggilas persaingan toko kelontong.

"Bagi DKI tidak, kami tetap akan memprotek mereka yang kecil-kecil. Makanya itu, untuk menghadapi MEA, jika mereka (pelaku UKM) tidak kita siapkan salah satunya dengan pelatihan manajemen retail, mereka akan terlibas loh,” katanya, Kamis (22/10).

Selain mempersiapkan SDM dengan pelatihan manajerial, kata Djarot, Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan PKK Mart. Nantinya, PKK Mart akan menjadi penyalur bagi toko kelontong di wilayah. Untuk mendapat pasokan barang PKK Mart akan bekerja sama dengan produsen agar dapat memperoleh harga bersaing dengan industri retail.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan para pebisnis toko retail yang ada di Jakarta. Selain memberikan pelatihan manajemen kepada pelaku UKM, retail juga diminta menyediakan ruang untuk menjual produk UMKM di toko retail tersebut.

“Bisa titipkan produk UMKM di toko retail. Jadi produk dititipkan pagi, lalu malamnya langsung dibayarkan hasil penjualannya. Itu akan cukup membantu,” tandasnya.