Jumat, 11 September 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Widodo Bogiarto 4022
(Foto: Yopie Oscar)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan memberikan subsidi tarif moda transportasi massal berbasis rel, Light Rapid Transit (LRT). Pasalnya untuk prasarana, berupa jalur dan stasiun LRT akan dibangun oleh pemerintah. Sementara untuk operasional dan pengadaan kereta atau rolling stock baru diserahkan kepada swasta melalui lelang.
Kelihatan ini nggak ada subsidi, sebab 70 persen sudah ditanggung pemerintah prasarana
Menurut Basuki, pemerintah sudah menanggung hingga 70 persen untuk pembangunan LRT. Diperkirakan tarif LRT bisa mencapai Rp 10-15 ribu.
"Kelihatan ini nggak ada subsidi, sebab 70 persen sudah ditanggung pemerintah prasarana. Sarana paling 30 persen. Dengan dasar itu kita yakin paling tarifnya Rp 15 ribu atau Rp 10 ribu," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (11/9).
Pembangunan LRT tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Melainkan bersama dengan pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Basuki bahkan menyerahkan lelang operasional tujuh koridor LRT kepada Kemenhub.
"Biar sekalian dan biar saling masuk (antara LRT DKI dengan LRT Adhi Karya). Biar sama sistem pembayaran rupiah per kilometernya antara LRT yang di Jakarta dan di luar Jakarta," ujar Basuki.
Hal itu dilakukan agar harga rupiah per kilometer setiap koridor bisa sama. Selain itu, dengan pemusatan lelang ke Kemenhub, maka operasional LRT akan saling terintegrasi. Sehingga setiap koridor tidak berdiri sendiri. Selain itu, lanjut dia, tidak boleh ada perbedaan harga dari luar kota dan dalam kota.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit terintegrasi dengan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Serta Perpres Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaran Perkeretaapian Umum di wilayah DKI Jakarta.
Di dalam Perpres tersebut, lanjut Basuki, Pemprov DKI boleh menunjuk langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun infrastruktur LRT. Apabila LRT pemerintah pusat dikerjakan oleh PT Adhi Karya, LRT DKI dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo.
Nantinya, Pemprov DKI akan membeli kembali prasarana tersebut. Karena dalam Perpres juga diatur semua prasarana LRT adalah milik negara. Untuk lelang rolling stock baru diserahkan kepada swasta.
