Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih menunggu pengesahan APBD Perubahan yang sedang diteliti dokumennya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Imbasnya, sejumlah proyek belum bisa dilaksanakan lantaran belum cairnya APBD Perubahan, seperti proyek Light Rail Transit (LRT) dan Rusun Ujung Menteng.

"DKI menanti hasil dari Kemendagri. ‎Karena ada beberapa proyek yang menunggu APBD Perubahan," kata Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI di Balai Kota, Senin (7/9).

Tuty mencontohkan, pembangunan proyek LRT dan Rusun Ujung Menteng yang akan dikerjakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), harus menunggu dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) di APBD Perubahan.

"Ini diupayakan groundbreaking pada September," ujar Tuty.

Menurut Tuty, dokumen APBD Perubahan masih dibahas internal Kemendagri dan diharapkan bisa dicairkan pada pertengahan September ini. Apabila bisa demikian, rencana kegiatan dapat dimaksimalkan yang nantinya akan mempengaruhi penyerapan anggaran.

‎"Makin cepat penelitian, makin cepat pencairan anggaran. Kami perkirakan pada pertengahan September sudah bisa dicairkan," ungkap Tuty.

Tuty menjelaskan, APBD Perubahan tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp 4 triliun dari Rp 69 menjadi Rp 65 triliun. Begitu juga dengan belanja daerah, dari Rp 63,65 menjadi Rp 69,60 triliun. Sementara dana pembiyaaan daerah mengalami kenaikan sekitar Rp 400 miliar, dari Rp 5,6 menjadi Rp 6 triliun.

"Penurunan disebabkan target pajak yang utama. Belanja langsung dikurangi Rp 1,5 triliun, misalnya underpass, flyover dan  rehab sekolah. Sementara belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai dari Rp 19,3 menjadi Rp17.3 triliun," papar Tuty.