Penataan Kabel Udara Didorong Terintegrasi dengan Program RW Kumuh

Kamis, 19 November 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 167

Penertiban Kabel Sunter 1 jati

(Foto: Nugroho Sejati)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan meminta, Pemprov DKI Jakarta mempercepat penataan kabel udara yang semrawut di ibu kota. Penataan perlu diprioritaskan di kawasan padat penduduk yang memiliki risiko kebakaran akibat korsleting listrik.

Menurut Pantas, upaya Dinas Bina Marga DKI Jakarta menurunkan kabel udara ke bawah tanah belum berjalan optimal. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas telah berlaku efektif dan dapat menjadi landasan untuk mempercepat penataan tersebut.

"Harus segera dilakukan,"

Ia menilai, percepatan penataan jaringan utilitas membutuhkan keterlibatan pihak ketiga melalui skema kerja sama. Sebab, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh biaya pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), termasuk penyediaan ducting atau saluran kabel bawah tanah.

"Harus segera dilakukan kerja sama sehingga bisa berlangsung secara serentak di lima wilayah kota," ujarnya, Kamis (19/11).

Selain kerja sama, Pantas mendorong Pemprov DKI segera menerbitkan rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Rencana induk ini diperlukan agar pembangunan jaringan utilitas terintegrasi dengan penataan ruang dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan SJUT dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, pembangunan jaringan utilitas tersebut memanfaatkan sejumlah aset milik Dinas Bina Marga, seperti trotoar dan fasilitas pendukung lainnya.

"Kalau itu bisa segera dipercepat, saya pikir pemeliharaannya juga akan jauh lebih baik. Risiko-risiko, termasuk kabel menjuntai, orang tersandung hingga kebakaran, pada waktunya bisa teratasi," katanya.

Lebih lanjut, Pantas menekankan pentingnya mengintegrasikan penataan kabel udara di perkampungan padat penduduk dengan program penataan dan pengentasan RW kumuh.

Jika penurunan kabel ke bawah tanah belum memungkinkan, menurut Pantas, Pemprov DKI dapat menerapkan sistem tiang bersama. Melalui skema ini, puluhan tiang kabel dapat disatukan dalam satu tiang sehingga jaringan utilitas terlihat lebih rapi dan tertata.

Pantas berharap, langkah konkret tersebut dapat menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam membenahi infrastruktur sekaligus memperindah wajah Jakarta sebagai kota global.

"Saya pikir itu yang harus dipercepat juga di perkampungan-perkampungan padat. Ini bisa dipadukan dengan RW kumuh. Mumpung sedang ada pengentasan RW-RW kumuh, kenapa tidak sekalian dilakukan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Kabel utilitas kabel udara

Gerakan 5M Didorong Jadi Langkah Konkret Wujudkan Jaringan Utilitas Tertata

Jumat, 18 September 2026 809

Binamarga kabel utilitas otoy2

Komisi D Minta Penataan Jaringan Utilitas Segera Direalisasikan

Selasa, 21 Juli 2026 734

Penertiban kabel menjuntai dijakarta

Perda Jaringan Utilitas Jadi Pedoman Penataan Kabel Jakarta

Jumat, 22 Mei 2026 1568

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33776

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15223

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7859

Penertiban parkir liar blokM tiyo

Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

Selasa, 17 November 2026 3431

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5933

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks