Kamis, 19 November 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 304
(Foto: Istimewa)
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun.
Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Anggaran tetap berfokus pada mandatory spending,'
Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar, Suhud Alynudin mengatakan, alokasi anggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi belanja wajib atau mandatory spending.
"Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial," ujar Suhud, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, APBD 2027 yang disepakati mencapai Rp86.317.532.810.581 atau meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp82,3 triliun. Peningkatan anggaran tersebut harus diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas pelaksanaan belanja.
"Kesepakatan anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan utama pada pelaksanaan sektor pendidikan dan kesehatan," katanya.
Menurut Suhud, sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI menjadi kunci agar setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan jajaran eksekutif untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta memastikan penyerapan dan realisasi anggaran berjalan efektif.
Suhud berharap, peningkatan APBD tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran," tandasnya.