APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Kamis, 19 November 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 304

Ketua dprd RAPBD 2027 ist

(Foto: Istimewa)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun.

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Anggaran tetap berfokus pada mandatory spending,'

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar, Suhud Alynudin mengatakan, alokasi anggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi belanja wajib atau mandatory spending.

"Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial," ujar Suhud, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, APBD 2027 yang disepakati mencapai Rp86.317.532.810.581 atau meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp82,3 triliun. Peningkatan anggaran tersebut harus diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas pelaksanaan belanja.

"Kesepakatan anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan utama pada pelaksanaan sektor pendidikan dan kesehatan," katanya.

Menurut Suhud, sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI menjadi kunci agar setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan jajaran eksekutif untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta memastikan penyerapan dan realisasi anggaran berjalan efektif.

Suhud berharap, peningkatan APBD tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Pembahasan APBD 2027 Ditunda fakhri

Pembahasan APBD 2027 Ditunda Tunggu Kepastian DBH dan Obligasi

Senin, 26 Oktober 2026 989

Paripurna Pandangan ranperda 4 jati

Ini Pandangan Umum Fraksi DPRD dalam Raperda APBD 2027

Selasa, 20 Oktober 2026 1732

Wagub Paripurna Pandangan ranperda 3

Rano Paparkan Jawaban Gubernur Terkait Raperda APBD 2027

Senin, 19 Oktober 2026 1268

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33776

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15223

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7859

Penertiban parkir liar blokM tiyo

Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

Selasa, 17 November 2026 3431

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5933

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks