Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10). 

Dalam pidato yang dibacakan, Rano memberikan jawaban terhadap sejumlah isu yang disoroti legislatif terkait Raperda APBD 2027.

"Penyusunan Raperda tentang APBD 2027 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Rano.

Pada bagian pertama, Rano menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap hal-hal terkait pengelolaan sampah terpadu dan pengurangan residu, efektivitas subsidi, tarif dan layanan transportasi publik, pengendalian banjir dan penguatan infrastruktur sumber daya air, ketahanan pangan dan perlindungan daya beli masyarakat, serta penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman.

Secara detail, mengenai pengelolaan sampah terpadu dan pengurangan residu, Rano menegaskan bahwa eksekutif berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya. 

Diantaranya, melalui optimalisasi peningkatan kapasitas pengolahan sampah pada fasilitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan. Lalu, pengalokasian anggaran untuk sarana dan prasarana pemilahan dan pengolahan sampah di sumber. 

Kemudian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka memilah sampah anorganik material daur ulang, serta penindakan dan pemberian sanksi disertai denda terhadap keberadaan TPS maupun TPA ilegal.

Terkait efektivitas subsidi, tarif dan layanan transportasi publik, Rano mengaku, eksekutif telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan transportasi, serta memperkuat sinergi antar-OPD dan BUMD di sektor transportasi. 

Lalu, menjaga keterjangkauan tarif angkutan umum, sekaligus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan transportasi publik melalui pendekatan pull strategy, yang diimbangi dengan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi melalui push strategy.

Selanjutnya, Rano mengatakan eksekutif terus mengembangkan manajemen perparkiran dan penerapan tarif parkir progresif, menyiapkan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP), serta mengembangkan kawasan rendah emisi (Low Emission Zone). 

Kemudian, berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan umum, serta merencanakan perluasan penerima layanan angkutan umum massal gratis, dari semula 15 menjadi 21 golongan, mulai 1 Januari 2027.

Pengendalian Banjir

Mengenai pengendalian banjir dan penguatan infrastruktur sumber daya air, Rano menjelaskan, eksekutif terus melakukan sejumlah upaya, seperti normalisasi sungai dan saluran air, serta pembangunan waduk, situ dan embung melalui Jaktirta Project. 

"Kami juga memprioritaskan penanganan banjir secara komprehensif dan terintegrasi, dengan mengutamakan perbaikan serta optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia," kata Rano.

Sementara dalam hal Ketahanan Pangan dan Perlindungan Daya Beli Masyarakat, Rano menjelaskan, pihaknya telah memperkuat koordinasi antar-OPD dan BUMD sektor pangan untuk menjaga ketersediaan, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi pangan. 

Hal ini dilakukan melalui optimalisasi perencanaan pasokan, pengelolaan cadangan, pergudangan, rantai dingin dan distribusi secara terpadu, sesuai dengan fungsi masing-masing BUMD.

Lalu, meningkatkan frekuensi dan jumlah penyediaan bahan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), mempermudah akses pembelian pangan bersubsidi melalui penerapan sistem antrean online.

Selain itu, lanjut Rano, Eksekutif juga melakukan pemantauan stok dan harga, penguatan sistem peringatan dini, serta evaluasi distribusi secara berkelanjutan untuk mengantisipasi gangguan pasokan, meminimalkan kehilangan pangan, dan menjaga ketahanan pangan masyarakat Jakarta.

Sedangkan menanggapi pandangan sejumlah fraksi terkait penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman, Rano menjelaskan bahwa Eksekutif melaksanakan pembangunan rumah susun secara multi years, meliputi Rumah Susun Padat Karya, Rumah Susun Rorotan IX Tahap I, dan Rumah Susun Marunda Cluster C.

Selanjutnya, melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh melalui program peningkatan prasarana dan sarana permukiman secara bertahap, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. 

Lalu, mengupayakan penanganan RW kumuh kategori berat melalui konsolidasi tanah vertikal, dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).

 Pendapatan Daerah

Pada bagian kedua, Rano menyampaikan tanggapan Eksekutif terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dijelaskan Rano, pihak Eksekutif telah mendorong percepatan implementasi E-TRAP, memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, digitalisasi pengawasan,serta percepatan penagihan tunggakan pajak, mengkaji dan mengoordinasikan usulan penyesuaian kebijakan perpajakan, khususnya terkait penyelesaian regulasi pertelaan rumah susun untuk mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Lalu, melakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja penerimaan setiap jenis pajak.

Kemudian, terkait Optimalisasi Pendapatan Transfer dan Pemenuhan Hak Fiskal Daerah, Rano mengaku Eksekutif melakukan sejumlah upaya, diantaranya dengan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka pemantauan alokasi dan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), mempercepat penyelesaian kendala administrasi, serta kebijakan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KBDBH). 

"Kami harapkan sebagian KBDBH akan diterima Pemprov DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2027," jelasnya. 

Ditambahkan Rano, Eksekutif juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PT SMI dalam menjajaki pemberian Pinjaman Daerah sebagai pengganti penerimaan pembiayaan jika penerbitan obligasi tidak dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2027. 

"Kami juga memperkuat perencanaan dan pengendalian arus kas daerah dengan mempertimbangkan proyeksi penerimaan transfer, prioritas belanja, serta kebutuhan pendanaan pelayanan publik," bebernya .

Selain itu, Rano menjelaskan Eksekutif berupaya mengoptimalkan pengelolaan TKD dengan memenuhi aspek kepatuhan dalam menyampaikan laporan persyaratan penyaluran guna menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Menanggapi pandangan terkait Optimalisasi Aset Daerah sebagai Sumber PAD, Rano menjelaskan, Eksekutif melakukan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) atas seluruh aset tanah yang tercatat, dikuasai, dan dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan serta menjamin kejelasan status tanah, khususnya yang menjadi objek pemanfaatan BMD.

"Kami juga terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset idle melalui berbagai skema pemanfaatan untuk meningkatkan PAD, sekaligus melindungi aset tersebut dari penyalahgunaan maupun penguasaan pihak yang tidak berhak," ucapnya.

Belanja Daerah

Pada bagian ketiga, Rano menyampaikan hal terkait Belanja Daerah. Dikatakannya, Eksekutif sependapat dengan pandangan bahwa pemberian bantuan sosial melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) perlu diprioritaskan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan (desil) terendah.

"Bantuan sosial diharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin secara tepat sasaran, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," kata Rano. 

Untuk mendukung hal tersebut, Rano menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memandang penting ketepatan dan keakuratan data penerima, pelaksanaan verifikasi lapangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Mengenai pertanyaan terkait Sekolah Swasta Gratis, Rano menegaskan Eksekutif berkomitmen memastikan pelaksanaan Program Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kelayakan satuan pendidikan penerima, besaran pendanaan, maupun pengawasan pelaksanaannya.

Langkah ini, menurut Rano, dilakukan untuk memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan, menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendukung penyelenggaraan wajib belajar tanpa dipungut biaya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, mengenai, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Rano menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan bantuan biaya pendidikan melalui KJP Plus dan KJMU dapat menjangkau peserta didik dan mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan. 

Untuk menjaga ketepatan sasaran, Rano menjelaksan, Eksekutif melakukan pemadanan dan verifikasi data sesuai persyaratan program, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan bantuan bagi penerima lanjutan yang memenuhi ketentuan. 

Kemudian, menyiapkan sejumlah mekanisme transisi dan verifikasi guna memastikan proses pemadanan data berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. 

Selain itu, Rano memegaskan upaya memastikan migrasi basis data penerima bantuan sosial pendidikan di Jakarta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap menjamin keberlanjutan bantuan bagi seluruh penerima KJP Plus dan KJMU yang telah terdaftar (existing). 

"Mereka nantinya tetap dapat menerima haknya hingga lulus pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh," ucap Rano.

Pembiayaan Daerah 

Dalam bagian keempat, Rano menanggapi pemandangan umum frkasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Daerah. Mengenai hal itu, Rano mengatakan bahwa Eksekutif telah melakukan dan menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya, mengarahkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD untuk mendukung penugasan strategis dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Eksekutif juga melakukan rencana Penerbitan Obligasi Daerah untuk menjaga ketahanan fiskal. 

Selain itu, lanjut Rano, Eksekutif juga melakukan kajian mengenai berbagai alternatif penerimaan pembiayaan seperti SUKUK dan Pinjaman Daerah dengan memperhatikan kondisi fiskal serta menyesuaikan jenis proyek yang akan didanai.

"Eksekutif berharap agar Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah," tandasnya.