Selasa, 17 November 2026 Reporter: Tiyo Surya Sakti Editor: Toni Riyanto 199
(Foto: Tiyo Surya Sakti)
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan memberikan pembinaan pemahaman hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada 70 peserta didik tingkat SMP sederajat di Ruang Rapat Antasari, Kantor Wali Kota setempat.
"Konsekuensi dari setiap perbuatan"
Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif Pemkot Jakarta Selatan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus melindungi anak dan remaja dari ancaman perundungan (bullying) serta penyalahgunaan Narkoba.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi bertajuk "Stop Bullying dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI". Selain itu, peserta juga memperoleh materi "Kenali Narkotika, Pahami Hukumnya, Lindungi Masa Depanmu" dari BNN Kota Jakarta Selatan.
Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin mengatakan, perundungan tidak dapat dianggap sebagai candaan atau perilaku yang wajar dalam pergaulan.
"Perundungan bukanlah bentuk gurauan atau perilaku yang dapat dianggap wajar dalam pergaulan. Mengejek, menghina, mengucilkan, mengancam, melakukan kekerasan fisik, hingga mempermalukan teman melalui media sosial dapat menimbulkan dampak serius bagi korbannya," ujarnya, Selasa (17/11).
Mukhlisin menjelaskan, berdasarkan data Suku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP) Jakarta Selatan, terdapat 12 kasus perundungan yang ditangani sepanjang 2025. Sementara itu, pada semester I 2026 tercatat 169 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Untuk itu, kami telah mencanangkan Gerakan Jaga Anak Jaksel ASLI (Aman, Sehat, dan Berliterasi) yang dilengkapi kanal konselor sebaya Teman Cerita sebagai upaya pencegahan perundungan," terangnya.
Selain perundungan, Mukhlisin mengingatkan para pelajar mengenai bahaya Narkoba. Berdasarkan data BNN Kota Jakarta Selatan, sebanyak 713 pengguna Narkoba menjalani rehabilitasi rawat jalan sepanjang 2025.
Pada Agustus 2026, aparat juga mengungkap produksi tembakau sintetis dengan berat 487,38 gram di wilayah Jagakarsa dan Pasar Minggu.
"Perlu kita pahami dari sosialisasi ini adalah peraturan tersebut bukan hanya sanksi hukum, melainkan konsekuensi dari setiap perbuatan. Perundungan meninggalkan luka fisik dan psikologis, sementara narkoba dapat merusak kesehatan, menimbulkan ketergantungan, hingga menghancurkan masa depan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Jakarta Selatan, Dedi Rohedi menambahkan, pembinaan tersebut bertujuan memperkuat kesadaran hukum sekaligus membentuk karakter pelajar yang bertanggung jawab sejak dini.
Usia remaja merupakan fase krusial sehingga pelajar perlu mendapatkan bimbingan agar mampu mengendalikan dorongan emosional dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.
"Fenomena pelanggaran hukum yang melibatkan pelajar seperti perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, dan pelanggaran etika digital semakin marak terjadi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat merusak masa depan pelaku yang umumnya masih di bawah umur," bebernya.
Ia menuturkan, pendidikan hukum di tingkat SMP harus mampu membangun pola pikir dan sikap yang selaras dengan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban.
"Melalui sosialisasi ini, para siswa diharapkan dapat memahami dampak buruk perundungan serta bahaya narkotika, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Jakarta Selatan," tandasnya.