Senin, 16 November 2026 Reporter: Tiyo Surya Sakti Editor: Toni Riyanto 314
(Foto: Tiyo Surya Sakti)
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2026 di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota setempat.
"Mengedepankan prinsip kehati-hatian"
Kegiatan tersebut diikuti 160 peserta yang terdiri atas para kepala satuan pelaksana (Kasatlak) pendidikan kecamatan dan kepala sekolah se-Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan penggunaan dana BOS dan BOP sesuai perencanaan, tepat guna, tepat sasaran, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Firmanuddin Ibrahim mengatakan, pengelolaan dana BOS dan BOP harus dilakukan secara cermat dan selaras dengan perencanaan serta kebutuhan prioritas satuan pendidikan.
"Saya berpesan agar para kepala sekolah dan pengelola dana BOS maupun BOP senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran," ujarnya, Senin (16/11).
Firmanuddin menjelaskan, terdapat empat poin utama yang wajib menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Keempat poin tersebut meliputi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas, serta efektivitas pemanfaatan anggaran.
"Saya mengapresiasi capaian Jakarta Selatan yang berhasil mempertahankan nihil kasus penyimpangan dana BOS dan BOP sepanjang 2026," terangnya.
Menurutnya, sinergisitas pendampingan bersama Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan dalam kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat pemahaman para pengelola sekolah.
"Terutama, terkait tertib administrasi dan kepatuhan perpajakan," ungkapnya.
Firmanuddin mengajak seluruh jajaran pendidikan di Jakarta Selatan membangun komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berlangsung secara bersih, transparan, dan akuntabel.
"Semua harus berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik," ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 55 Jakarta, Wahyu Kresnadi menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan manfaat besar, khususnya bagi kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dalam memahami regulasi terkait pengelolaan anggaran.
"Tentu saya ingin kegiatan ini bermanfaat buat kami, terutama kepala sekolah dan warga sekolah. Kami antusias mengikuti kegiatan ini," bebernya.
Wahyu menuturkan, kegiatan tersebut juga menjadi rambu-rambu sekaligus pengingat bagi pihak sekolah agar penggunaan dana BOS maupun BOP dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Melalui adanya pemahaman dan rambu-rambu yang jelas tersebut, kami optimistis pengelolaan anggaran di lingkungan sekolah ke depannya dapat berjalan lebih akuntabel serta terhindar dari berbagai potensi permasalahan administrasi maupun hukum," tandasnya.