Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan penambahan 100 sekolah dalam program sekolah swasta gratis (SSG) pada pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Dengan penambahan tersebut, jumlah sekolah peserta program ini diharapkan meningkat dari 103 menjadi 203 sekolah.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Ghozi Zulazmi mengatakan, penambahan tersebut diperlukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Tambahan 100 sekolah itu terdiri dari 60 sekolah swasta, 20 madrasah, dan 20 sekolah luar biasa (SLB). Komisi E berharap usulan tersebut dapat direalisasikan mulai tahun ajaran baru Juli 2027 mendatang.

"Kita meminta karena ini menjadi darurat dan mendesak, dan kebutuhan dari masyarakat. Ini perlu ada updating. Sehingga apa yang disepakati dalam pembahasan dengan Dinas Pendidikan kemarin itu bisa benar-benar terealisasi, setidaknya di tahun ajaran besok, di bulan Juli tahun 2027," ujar Ghozi, Selasa (10/11).

Ghozi mengakui, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan penambahan tersebut. Terlebih, masih ada ketidakpastian terkait penerimaan dana bagi hasil (DBH) dan rencana penerbitan obligasi daerah.

Meski demikian, Komisi E akan membawa usulan penambahan sekolah tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta untuk diperjuangkan dalam pembahasan APBD 2027.

Selain dukungan anggaran, Ghozi menilai, perlu ada penyesuaian regulasi, baik peraturan gubernur (Pergub) maupun keputusan gubernur (Kepgub) guna mendukung perluasan program SSG. Pasalnya, pengusulan sekolah peserta program SSG harus dilakukan sebelum April sehingga ketentuan yang berlaku perlu diperbarui agar penambahan dapat direalisasikan tepat waktu.

"Setidaknya Komisi E sebagai alat kelengkapan dewan yang membahas tentang pendidikan, ini menjadi satu rekomendasinya dan berpihak kepada masyarakat agar sekolah swasta gratis itu bisa diperjuangkan dan ditambah menjadi 203," tandasnya.