Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta penurunan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 tidak menghambat pelaksanaan program prioritas seperti pengendalian banjir, penataan sungai, dan pengembangan ruang terbuka biru.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, pihaknya telah mencermati secara detail usulan anggaran dan perencanaan Dinas SDA. Menurutnya, pengendalian banjir harus tetap menjadi prioritas lantaran masih menjadi tantangan besar bagi ibu kota.

"Sebetulnya kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan anggaran yang lumayan signifikan. Apalagi ini kan berhubungan sama banjir, pengendalian banjir, lalu juga ruang terbuka biru, penataan kali, sungai, dan sebagainya yang memang menjadi prioritas utama Pak Gubernur dan juga Pemprov DKI Jakarta," ujar Yuke, Selasa (10/11).

Selain pengendalian banjir, Komisi D mendukung pengembangan waduk dan embung dengan konsep nature-based solutions yang mengintegrasikan fungsi pengendalian banjir dan ruang publik.

Dinas SDA diminta menyiapkan perencanaan di sejumlah lokasi potensial agar dapat diusulkan dalam penganggaran berikutnya.

Yuke juga menekankan pentingnya pemeliharaan waduk dan embung yang telah dibangun dengan anggaran besar. Pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (UP JAMC) dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset secara efisien dan berkelanjutan.

Kesiapan sarana pengendalian banjir seperti pompa stasioner, mobile pump, dan alat berat untuk pengerukan sungai turut menjadi perhatian. Yuke meminta, Dinas SDA menyampaikan data kondisi seluruh peralatan, termasuk yang mengalami kerusakan agar kesiapan armada dapat dipastikan menjelang musim hujan.

Komisi D juga mendorong penuntasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Selain itu, perencanaan normalisasi saluran air yang terhubung dengan sungai perlu disiapkan sejak dini untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik pada 2028.

"Kami menambahkan anggaran agar fokus pada penyelesaian SPALD di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa agar tuntas," imbuhnya.

Yuke menegaskan, kesiapan dokumen perencanaan menjadi penting agar pekerjaan fisik dapat diusulkan melalui skema tahun tunggal maupun tahun jamak (multiyears).

"Intinya, kami ingin dalam beberapa tahun ke depan ada progres yang jelas dan terukur dalam menata serta mengendalikan banjir di Jakarta, sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat," tandasnya.