Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kembali menggelar rapat terbatas (Ratas) di tingkat kecamatan pada Kamis (5/11).

Setelah sebelumnya rapat digelar di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, kali ini Gubernur memimpin ratas di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berbagai permasalahan perkotaan mulai dari gini ratio, banjir, pembangunan infrastruktur publik, dan sarana pendidikan mengemuka dalam rapat kali ini.

"Jadi hari ini kita secara khusus membahas beberapa hal yang menjadi persoalan di tingkat kecamatan," ujar Pramono.

Ia menjelaskan, Kecamatan Tanah Abang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kesenjangan masyarakat yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah masyarakat dengan ekonomi tinggi dan juga masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan di wilayah yang sama.

"Saya memutuskan untuk di tempat ini memang perlu mendapatkan ekstra perhatian dari Pemerintah DKI Jakarta," katanya.

Sementara terkait pengendalian banjir akibat luapan Kali Krukut, Pramono memutuskan untuk dilakukan pemasangan sheet pile dan parapet, serta pengadaan pompa air mobile. Selain itu, dinas terkait juga akan terus melanjutkan pengerjaan pengerukan sedimen serta perbaikan saluran mikro.

Lebih lanjut, Pramono juga menerima aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pedestrian di Jalan Kampung Bali yang kondisinya tidak terlalu lebar.

"Bu Camat menangkap aspirasi dari masyarakat, meminta untuk dibuatkan pedestrian. Problemnya adalah kalau dibuatkan pedestrian, pedestriannya di atas sungai. Dan untuk itu, saya tidak setuju," ucapnya.

Karena itu, Gubernur akan meninjau terlebih dahulu wilayah tersebut sebelum diputuskan untuk dibangun pedestrian. Salah satu opsinya yakni dengan memperkecil badan jalan dan difungsikan menjadi satu jalur.

"Atau kemudian pohon-pohon yang menjadi pelindung dari Dinas Pertamanan yang kemudian kita rapikan. Tetapi intinya apa yang menjadi permintaan Bu Camat dan jajaran kami akan tindak lanjuti," tegas Pram.

Sedangkan terkait kebutuhan SMP Negeri di Kecamatan Tanah Abang, Pramono memutuskan untuk mengintegrasikan SDN Petamburan 05 dan 07 seluas 5.000 meter persegi dengan SMP Negeri di sekitarnya yang seluas 1.900 meter persegi.

"Saya minta untuk dimasukkan dalam tahun anggaran 2027 dan harapannya selesai apakah di 2028 atau paling lama 2029. Jadi secara prinsip permintaan itu dipenuhi," kata Pramono.

Menanggapi permintaan adanya sekolah gratis swasta di wilayah tersebut, Pramono menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD tengah memfinalisasi penambahan sekolah gratis.

"Untuk sekolah gratis nanti kalau sudah diketok baru akan kami sampaikan kepada publik. Tetapi saya sudah menyetujui jumlah penambahan yang signifikan," ungkapnya.

Rapat ini juga membahas terkait penataan kawasan Tanah Abang, premanisme, parkir liar, hingga pengedaran obat-obatan. Gubernur mengaku telah menginstruksikan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pasar Jaya, dan Sarana Jaya untuk berkoordinasi melakukan penataan secara bertahap.

Ia menegaskan, penertiban dan penataan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan dan tindakan yang berlebihan, tanpa memberikan solusi bagi masyarakat atau pedagang.

"Kita tata secara gradual. Yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat itu tidak kehilangan periuk nasinya," kata dia.

Camat Tanah Abang, Dwiarti Indriani Utami menjelaskan, jajaran kecamatan akan melakukan pendekatan secara holistik dalam menyelesaikan masalah premanisme serta melakukan penataan di Tanah Abang.

"Penataan kawasan Tanah Abang itu secara holistik akan dilakukan untuk menelusuri permasalahan apa saja yang perlu dituntaskan, salah satunya adalah premanisme," tuturnya.

Nantinya Pemprov DKI dan jajaran kecamatan akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebelum menggandeng pihak terkait.