Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik 3.418 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemprov DKI Jakarta di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11) sore.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1079 Tahun 2026.

Dikatakan Pramono, dari 3.418 PNS yang dilantik sore ini, sebanyak 15 orang di antaranya berasal dari formasi khusus penyandang disabilitas yang tersebar di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang inklusif dan memberi kesempatan setara bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan.

"Dan mudah-mudahan saya sungguh berharap ke depan disabilitas untuk ruang yang dialokasikan ada 88 formasi, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa terpenuhi," ujar Pramono.

Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi seluruh PNS baru yang telah menuntaskan masa pelatihan dasar selama hampir dua tahun. Ia berpesan agar para ASN muda ini mampu menjadi motor penggerak dan membawa perubahan untuk penguatan birokrasi di Jakarta.

Melalui pelatihan dasar yang diberikan, para PNS diharapkan dapat memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai dasar ASN, semangat nasionalisme, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, Jakarta tengah bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Karena itu, diperlukan pembangunan fondasi kota yang semakin maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada 2026, Jakarta berhasil menempati peringkat 140 dari 1.000 kota dunia dalam Oxford Economics Global Cities Index. Peringkat Jakarta ini mengalami peningkatan signifikan dari 159 pada tahun sebelumnya.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga terus membaik. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jakarta tahun 2025 yang mencapai 85,05 dan tertinggi di Indonesia.

Pemprov DKI juga berhasil memperoleh nilai tertinggi sebesar 95,06 dalam Penilaian Akreditasi Kompetensi ASN yang diselenggarakan oleh BKN RI melalui Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP) BKD DKI Jakarta.

"Pencapaian tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama dan penguatan manajemen aparatur dalam meningkatkan kualitas birokrasi," kata Pramono.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan publik.

Pramono juga meminta agar para ASN tidak melanggar kode etik, menjalin koordinasi yang baik, dan menjaga soliditas.

"Bekerjalah secara inovatif, responsif, berorientasi hasil agar setiap program pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pesannya.

Selain itu, Gubernur meminta para pimpinan perangkat daerah agar terus memberikan arahan, pendampingan, dan ruang pengembangan bagi PNS yang baru saja diangkat, sehingga dapat mengembangkan potensinya untuk berkontribusi bagi instansi, bangsa, dan negara.