Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, telah membentuk tim inventarisasi aset lahan pemerintah daerah yang dikuasai pihak lain. Tim ini melibatkan UKPD pengelola aset serta jajaran kelurahan dan kecamatan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Sjahrin menjelaskan, pihaknya telah meminta jajaran Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah (SBPAD) untuk melaporkan seluruh aset lahan Pemprov DKI yang belum dimanfaatkan dan dilakukan pembangunan,serta dikuasai pihak lain. 

"Kita akan terus lakukan penertiban dan pengamanan. Mengambilalih kembali aset yang dikuasai pihak lain," katanya

Imron juga berpesan kepada jajaran kelurahan dan kecamatan, agar segera melaporkan bila ada aset lahan milik Pemprov di wilayahnya yang dikuasai pihak lain.

Kepala SBPAD Jakarta Barat, Oloan M Silalahi mengaku, hingga saat ini pihaknya telah mendata 20 lokasi lahan yang dikuasi pihak lain. Dari keseluruhan jumlah itu, tujuh di antaranya telah ditetibkan dan diamankan kembali.

Lahan aset Pemprov DKI yang sudah ditertibkan dan diamankan, di antaranya lahan aset di Jalan Taman Rasamala III serta Jalan Permata Taman Palm Kecamatan Cengkareng. 

Lalu, Taman BTN 1 di Jalan Kembangan Baru dan Taman BTN 2 di Jalan Delima Raya Kecamatan Kembangan, serta lahan aset di Jalan Meruya Ilir Raya, Kecamatan Kebon Jeruk.

"Aset lahan yang telah ditertibkan dan diamankan semuanya memiliki luasan di atas 950 meter persegi. Sedangkan sisanya, masih akan dilakukan kajian langkah lanjutan untuk penertiban dan pengamanannya," kilah Oloan.

Hal itu lantaran, 13 lahan tersisa itu sebagian diantaranya ada yang diklaim kepemilikan pihak lain dan ada yang tengah berproses di pengadilan. 

Meski demikian, Oloan mengaku akan berupaya melakukan langkah lanjutan untuk melakukan pengamanan lahan aset itu.

"Kita masih kaji mana yang hambatannya lebih sedikit untuk ditertibkan. Target kami, tahun ini bisa amankan 10 lahan aset," tandasnya.