Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, terus berupaya menselaraskan pembangunan infrastruktur dan tata kelola bangunan dengan kebutuhan warga.

Untuk itu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta mengadakan sosialisasi bertajuk,"Menata Jakarta Untuk 500 Tahun: Penguatan Tata Kelola Ruang dan Bangunan dalam Mendukung Jakarta sebagai Kota Global' di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (23/9). 

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengatakan, wilayahnya memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta kawasan bernilai sosial dan budaya tinggi. 

Karena itu, kata Arifin, pendekatan pembangunan berfokus pada pertumbuhan aktivitas ekonomi, kapasitas infrastruktur, transportasi, lingkungan dan kenyamanan warga. 

"Ruang publik yang layak, jalur pejalan kaki nyaman, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta keamanan bangunan merupakan bagian dari pengalaman sehari-hari masyarakat terhadap kota," ujar Arifin.

Ia juga menyoroti pentingnya standar pengelolaan gedung pemerintah sebagai contoh bagi pihak swasta dan masyarakat. 

Menurut Arifin, gedung pemerintahan tidak sekadar tempat pelayanan publik, tapi juga aset daerah yang kualitas, keamanan, dan keberlanjutan terjaga. 

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan di Jakarta hendakmya tidak sekadar memikirkan estetika kota, tetapi juga fungsionalitas dan rasa kepemilikan generasi masa depan. 

"Kota Jakarta Pusat harus terus berkembang tanpa mengikis nilai sejarah dan identitas kawasan. Kami berkeinginan pembangunan hari ini tidak menjadi beban, melainkan warisan baik di masa mendatang," ungkapnya. 

Arifin menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola bangunan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan tanggung jawab bersama, diharapkan Jakarta Pusat dapat tetap maju namun mempertahankan jati diri sebagai ruang kehidupan yang berkualitas.

"Sosialisasi ini menjadi langkah awal merumuskan kerangka tata kelola ruang yang komprehensif guna mendukung status Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berkelanjutan, dan berkarakter," paparnya. 

Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari memaparkan, pertumbuhan kota selalu diikuti peningkatan kebutuhan ruang tanpa mengabaikan Rencana Detail Tata Ruang dan daya dukung kawasan.

"Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran strategis. Peningkatan intensitas bangunan termasuk melalui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dikelola dengan mempertimbangkan akses transportasi umum dan kapasitas infrastruktur," paparnya. 

Ia menjelaskan, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 11 Tahun 2026 perihal insentif dan disinsentif peningkatan KLB tidak sekadar dilihat dari penambahan ruang, tetapi juga dari kontribusi pengembang terhadap kawasan, seperti penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, ruang terbuka hijau serta konektivitas pejalan kaki.

"Bangunan harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan kelaikan, serta menerapkan prinsip efisiensi energi dan air atau green building," jelasnya. 

Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bangunan milik daerah memenuhi standar dan menjadi contoh penerapan pengelolaan bangunan yang baik. 

"Melalui tata kelola yang baik, perkembangan Jakarta dapat diarahkan agar tidak sekadar mengakomodasi pertumbuhan, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan binaan yang mendukung kehidupan masyarakat dan daya saing sebagai kota global," tandasnya.