Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin memastikan penurunan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 tidak mengganggu layanan dasar masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (bansos).

"Kita berupaya agar penurunan APBD ini tidak mengurangi layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial, itu yang selalu kita jaga," ujar Suhud, Kamis (17/9).

Suhud menjelaskan, APBD Perubahan 2026 turun dari sekitar Rp81,32 triliun menjadi Rp79,56 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi target penerimaan pajak yang tidak tercapai.

Menurutnya, kondisi itu berdampak pada sejumlah pembiayaan sehingga Pemprov DKI perlu melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran di sejumlah perangkat daerah.

"Dampaknya nanti pada pemotongan di sejumlah dinas. Seperti makan minum, kemudian kunjungan, seminar-seminar itu dihilangkan. Saya kira masih wajarlah, karena itu juga tidak akan terlalu berpengaruh kepada kinerja," katanya.

Selain penerimaan pajak, Suhud menyebut, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) turut memengaruhi kondisi fiskal Jakarta. Sebab itu, Pemprov DKI perlu memperketat pengeluaran dengan mengurangi sejumlah program dan kegiatan.

"Nah ini mengakibatkan kita semakin memperketat pengeluaran kita. Program-program ataupun kegiatan-kegiatan banyak dikurangi," tandasnya.