Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar program prioritas diselesaikan tepat waktu dan mencegah besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, penyesuaian alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan prioritas.

"Di antaranya peningkatan pengelolaan sampah, pasar, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Suku Dinas, serta pemakaman di DKI Jakarta," ujar Yuke, Selasa (15/9).

Komisi D juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyerapan anggaran dan pembangunan fisik di lapangan. Kepala perangkat daerah diminta memperkuat monitoring dan evaluasi hingga akhir 2026 agar pelaksanaan program tepat guna dan tepat sasaran.

Untuk sektor persampahan, Komisi D mendorong penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah kota administrasi serta peningkatan kapasitas pengolahan. Dinas terkait juga diminta menyiapkan alternatif pengelolaan sampah seperti kerja sama dengan pihak swasta jika diperlukan.

Di bidang kebencanaan, Komisi D meminta penguatan mitigasi banjir melalui peningkatan kapasitas pompa, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penataan drainase yang belum optimal, khususnya di Jakarta Timur. 

"Koordinasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan," imbuhnya.

Selain itu, Komisi D mendorong optimalisasi pemeliharaan taman dan pohon, peningkatan fasilitas pemakaman, serta penguatan pengawasan bangunan dan sertifikat laik fungsi. Pengawasan diperlukan untuk mencegah kebakaran dan kejadian lainnya.

"Seluruh rekomendasi ini diharapkan dapat memastikan anggaran perubahan 2026 benar-benar mendukung pelayanan masyarakat, penyelesaian program prioritas, serta peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur Jakarta," tandas Yuke.