Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta tengah mematangkan panduan pengelolaan media sosial (medsos) Pemprov DKI berbasis data dan opini publik.

Panduan ini disiapkan untuk memperkuat komunikasi publik agar lebih terarah, responsif, dan mampu mengikuti dinamika percakapan masyarakat di berbagai platform digital.

Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta, Shendy Adam Firdaus mengatakan, medsos kini menjadi ruang utama pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah.

"Platform media sosial menjadi medan tempur utama, di mana persepsi publik itu banyak ditentukan di situ," ujar Adam saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Guideline Media Sosial di Balai Kota Jakarta, Senin (14/9).

Ketua Subkelompok Pengelolaan Media Komunikasi Publik (PMKP) Diskominfotik DKI Jakarta, Shendy Maria Ariel menambahkan, pihaknya telah memetakan 652 akun medsos di lingkungan Pemprov DKI. Sebanyak 107 akun dikelola SKPD, dinas, badan, dan BUMD. Sementara 545 lainnya berada di tingkat UKPD, suku dinas, kecamatan, hingga kelurahan.

Dikatakan Shendy, banyaknya akun tersebut membuat identitas visual, persona, dan gaya komunikasi masih beragam sehingga diperlukan panduan bersama. Panduan akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, pemanfaatan insight medsos, percakapan publik, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI).

"Kita memang tidak boleh berhenti belajar dan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman," katanya.

Panduan tersebut ditargetkan diluncurkan dalam Forum Kehumasan pada 25 September 2026. Diskominfotik juga menyiapkan protokol komunikasi publik internal untuk memperkuat koordinasi dalam merespons isu dan opini masyarakat.

Ia berharap, panduan tersebut dapat membuat pengelolaan medsos Pemprov DKI lebih terkoordinasi dan memiliki standar komunikasi yang selaras tanpa menghilangkan karakter masing-masing perangkat daerah.

"Kemudian juga ada isu terkait dengan penggunaan AI, itu juga menarik untuk kita perbincangkan bagaimana dengan implementasinya," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mendorong Pemprov DKI membangun komunikasi publik yang tenang, terstruktur, dan responsif. Strategi komunikasi, menurutnya, perlu memadukan visi Jakarta sebagai kota global dengan karakter kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Jadi mau enggak mau, ada dua hal yang harus kita padukan. Satu, by value, nilai-nilai yang ada dalam visi-misi Jakarta sebagai provinsi. Yang kedua, dengan karakter Mas Pram sendiri," ujar Yunarto.

Ia menilai, akun resmi pemerintah perlu mengedepankan tiga hal, yakni trust, stability, dan confidence. Komunikasi pemerintah sebaiknya tidak terlalu memainkan emosi, tetapi menyampaikan informasi secara jelas, rasional, dan menenangkan.

"Poin paling penting dari sebuah akun institusi, apalagi pemerintahan daerah, dia fokus pada rasa stabil. Memberikan rasa aman dan stabil," katanya.

Dalam menghadapi isu dan krisis, Yunarto meminta pemerintah menyampaikan pesan secara terstruktur dan teknokratis, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan dipahami dan langkah penyelesaiannya telah disiapkan.

Ia juga mendorong Pemprov DKI lebih banyak mengangkat persoalan mikro yang langsung dirasakan warga, seperti penanganan kabel semrawut.

Menurutnya, pedoman komunikasi digital juga harus adaptif terhadap perkembangan platform dan teknologi.

"Jangan kaget kita akan melihat barang-barang baru sedemikian cepat, terutama dengan era AI," tandasnya.