Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) tengah memetakan kondisi terkini penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Perangkat Daerah.

Pemetaan dilakukan melalui penyusunan Arsitektur SPBE kondisi as-is sebagai tahap awal untuk mengetahui kondisi eksisting proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan yang berjalan saat ini.

Kegiatan tersebut diikuti PIC Penyusunan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah, dengan sasaran 51 Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Selain memberikan panduan teknis, sosialisasi juga mencakup simulasi pengisian serta mekanisme pengumpulan dan pendampingan. Koordinasi antara unsur perencanaan dan unsur pengelola TIK di masing-masing Perangkat Daerah juga diperkuat agar proses pengisian dapat dilakukan sebagai satu tim.

Ketua Subkelompok Tata Kelola Proses Bisnis Digital, Data dan Informasi, Layanan dan Aplikasi Diskominfotik DKI Jakarta, Ryan Aldiansyah Akbar mengatakan, pemetaan tersebut penting untuk memastikan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berjalan di atas kerangka rujukan yang sama.

“Penyusunan arsitektur dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemotretan kondisi eksisting atau kondisi as-is pada setiap Perangkat Daerah. Kondisi as-is menggambarkan keadaan penyelenggaraan SPBE yang berjalan saat ini pada tiap instansi,” ujarnya, dalam kegiatan Sosialisasi Pengisian Kuesioner/Kertas Kerja Penyusunan Arsitektur SPBE Kondisi As-Is Pemprov DKI Jakarta, Selasa (11/8).

Menurutnya, pemotretan kondisi eksisting diperlukan karena penyelenggaraan sistem elektronik tanpa arsitektur yang tertata dapat menimbulkan berbagai persoalan.

Di antaranya adalah duplikasi fungsi aplikasi, data yang terfragmentasi, ketergantungan pada sistem yang tidak saling terhubung, hingga belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kurang efisien.

“Keterpaduan antara proses bisnis pemerintahan, data, layanan, aplikasi, keamanan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hanya dapat dicapai apabila seluruh Perangkat Daerah bekerja di atas satu kerangka rujukan yang sama, yaitu Arsitektur SPBE,” katanya.

Ia menjelaskan, pemetaan kondisi as-is tersebut mencakup enam domain utama, yakni proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan SPBE. Seluruh domain tersebut akan dipotret melalui pengisian kuesioner dan kertas kerja oleh masing-masing Perangkat Daerah.

“Data yang dihimpun nantinya menjadi dasar untuk menghasilkan peta Arsitektur SPBE yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan SPBE Pemprov DKI Jakarta saat ini,” ucapnya.

Ryan mengatakan, kualitas hasil penyusunan arsitektur sangat bergantung pada kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi data yang diisikan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Karena itu, melalui sosialisasi ini Diskominfotik DKI Jakarta memberikan pemahaman kepada PIC Penyusunan Arsitektur SPBE mengenai konsep, substansi, struktur kertas kerja, mekanisme pengisian, sumber data, hingga keluaran yang diharapkan.

Diharapkan, hasil pemetaan kondisi as-is dapat menjadi dasar dalam membangun SPBE yang lebih terpadu, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik digital.

“Dengan mengetahui kondisi aplikasi, data, layanan, infrastruktur, proses bisnis, dan keamanan yang telah berjalan, Pemprov DKI Jakarta dapat mengidentifikasi sistem yang tumpang tindih, memperkuat integrasi antarlayanan, serta mengarahkan belanja TIK agar lebih efektif dan efisien,” tandasnya.