Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp250 juta untuk melakukan kajian terhadap ikan sapu-sapu.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengatakan, anggaran tersebut kembali diusulkan setelah rencana kajian sebelumnya belum mendapat persetujuan.

Menurut Hasudungan, kajian tetap perlu dilakukan tahun ini sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran, pihaknya melakukan efisiensi pada sejumlah kegiatan di lingkungan Dinas KPKP.

"Gubernur mengingatkan kami bahwa kajian ikan sapu-sapu tetap harus dilaksanakan tahun ini," ujar Hasudungan, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9).

Ia menjelaskan, anggaran kajian tersebut kemudian diakomodir melalui penyesuaian tambah dan kurang dengan efisiensi beberapa kegiatan di APBD-P 2026.

"Jadi kami mengusulkan kembali dan melakukan efisiensi beberapa kegiatan yang bisa mengakomodasi anggaran untuk kajian ikan sapu-sapu," katanya.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat gencar menggelar penangkapan ikan sapu-sapu secara serentak di lima wilayah kota administrasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan merawat perairan Jakarta.

Ikan sapu-sapu dinilai menjadi salah satu spesies invasif yang populasinya telah mendominasi sejumlah perairan ibu kota. Pemprov DKI menyebut populasinya mencapai lebih dari 60 persen di beberapa perairan dan berpotensi merusak habitat alami serta struktur bantaran sungai.

Ikan hasil penangkapan kemudian ditangani sesuai prosedur, antara lain dengan dimatikan dan dikubur secara higienis untuk diolah menjadi kompos alami. Upaya ini dilakukan agar ikan sapu-sapu tidak kembali ke perairan Jakarta.