Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melaporkan, pendapatan daerah tahun 2014 baru terealisasi Rp 43,82 triliun atau 67,38 persen dari target Rp 65,05 triliun.

"Kami terus lakukan upaya perbaikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," kata Basuki dalam sidang paripurna DPRD DKI terkait penyampaian pidato Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Tahun Anggaran 2014, Selasa (8/9).

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferrial Sofyan ini juga dihadiri puluhan anggota DPRD dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Basuki menjelaskan, pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp 31,27 triliun atau 78,66 persen dari target Rp 39, 75 triliun, meliputi pajak daerah Rp 27,05 triliun dari target Rp 32,50 triliun, retribusi daerah Rp 515,16 miliar dari target Rp 1,74 triliun.

Realisasi belanja daerah terdiri dari realisasi belanja tidak langsung Rp 12,63 triliun dari anggaran Rp 17, 12 triliun‎ dan realisasi belanja langsung Rp 25,16 triliun dari anggaran Rp 46,52 triliun.

Dikatakan Basuki, anggaran belanja langsung tersebut dilaksanakan untuk pelaksanaan program unggulan Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan kesehatan dan lain sebagainya.

"Termasuk revitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti, Klender, Rawamangun, pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), flyover, jalan layang Tendean-Blok M-Ciledug, pembebasan waduk," papar Basuki.

‎Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga menuturkan, realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp 7,59 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2013 dan pengeluaraan pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp 4,45 triliun. Pembiyaan daerah itu antara lain digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) PT Bank DKI, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo dan PT MRT.