Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Al Fatih mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengalihkan pengelolaan transportasi umum menuju dan antarwilayah Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Transjakarta mulai tahun depan.

Al Fatih menilai, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemudahan, kepastian, dan efisiensi mobilitas warga Kepulauan Seribu menuju daratan Jakarta maupun sebaliknya.

"Pada prinsipnya, saya mendukung upaya Pemprov DKI untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang setara bagi seluruh warga Jakarta, termasuk warga Kepulauan Seribu. Mereka berhak mendapatkan transportasi yang aman, terjangkau, nyaman, dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta," ujar Al Fatih, Senin (10/8).

Namun, ia meminta pengalihan pengelolaan tersebut tidak sekadar menjadi perpindahan kewenangan antarinstansi. Menurutnya, yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas layanan bagi warga.

"Jangan sampai kita berhasil memindahkan kapal dari Dishub ke Transjakarta, tetapi gagal memindahkan warga Kepulauan Seribu ke layanan publik yang lebih baik," tegasnya.

Al Fatih juga meminta kesiapan Transjakarta diperhatikan secara menyeluruh. Transportasi laut, kata dia, memiliki karakter yang berbeda dengan transportasi darat sehingga aspek keselamatan pelayaran, kondisi cuaca, kompetensi awak kapal, perawatan, perizinan, hingga kesiapan dermaga harus dipastikan.

Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban APBD. Sehingga Pemprov DKI perlu menyiapkan business plan yang transparan, termasuk kebutuhan anggaran, kondisi aset kapal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta besaran subsidi per penumpang.

"Yang kita pindahkan bukan tanggung jawab pemerintah kepada warga Kepulauan Seribu, tetapi model pengelolaannya," katanya.

Ia menilai, Pemprov DKI tidak harus mengoperasikan seluruh kapal sendiri. Operator transportasi laut yang memiliki kompetensi dapat dilibatkan dengan standar keselamatan dan pelayanan yang jelas.

Sementara itu, Transjakarta dapat berperan sebagai integrator sistem melalui pengaturan konektivitas, jadwal, tiket, tarif, dan standar pelayanan.

Dikatakan Al Fatih, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari manfaat yang dirasakan warga, bukan sekadar berpindahnya kewenangan pengelolaan.

"Yang penting kapal datang tepat waktu, tarifnya terjangkau, aman, nyaman, dan mereka merasa diperlakukan sebagai warga Jakarta yang setara," tandasnya.