Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

Senin, 10 Agustus 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 2514

Kapal cepat dishub muara angke jati

(Foto: Nugroho Sejati)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Al Fatih mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengalihkan pengelolaan transportasi umum menuju dan antarwilayah Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Transjakarta mulai tahun depan.

Al Fatih menilai, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemudahan, kepastian, dan efisiensi mobilitas warga Kepulauan Seribu menuju daratan Jakarta maupun sebaliknya.

"transportasi yang aman dan terjangkau,"

"Pada prinsipnya, saya mendukung upaya Pemprov DKI untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang setara bagi seluruh warga Jakarta, termasuk warga Kepulauan Seribu. Mereka berhak mendapatkan transportasi yang aman, terjangkau, nyaman, dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta," ujar Al Fatih, Senin (10/8).

Namun, ia meminta pengalihan pengelolaan tersebut tidak sekadar menjadi perpindahan kewenangan antarinstansi. Menurutnya, yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas layanan bagi warga.

"Jangan sampai kita berhasil memindahkan kapal dari Dishub ke Transjakarta, tetapi gagal memindahkan warga Kepulauan Seribu ke layanan publik yang lebih baik," tegasnya.

Al Fatih juga meminta kesiapan Transjakarta diperhatikan secara menyeluruh. Transportasi laut, kata dia, memiliki karakter yang berbeda dengan transportasi darat sehingga aspek keselamatan pelayaran, kondisi cuaca, kompetensi awak kapal, perawatan, perizinan, hingga kesiapan dermaga harus dipastikan.

Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban APBD. Sehingga Pemprov DKI perlu menyiapkan business plan yang transparan, termasuk kebutuhan anggaran, kondisi aset kapal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta besaran subsidi per penumpang.

"Yang kita pindahkan bukan tanggung jawab pemerintah kepada warga Kepulauan Seribu, tetapi model pengelolaannya," katanya.

Ia menilai, Pemprov DKI tidak harus mengoperasikan seluruh kapal sendiri. Operator transportasi laut yang memiliki kompetensi dapat dilibatkan dengan standar keselamatan dan pelayanan yang jelas.

Sementara itu, Transjakarta dapat berperan sebagai integrator sistem melalui pengaturan konektivitas, jadwal, tiket, tarif, dan standar pelayanan.

Dikatakan Al Fatih, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari manfaat yang dirasakan warga, bukan sekadar berpindahnya kewenangan pengelolaan.

"Yang penting kapal datang tepat waktu, tarifnya terjangkau, aman, nyaman, dan mereka merasa diperlakukan sebagai warga Jakarta yang setara," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Edukasi Pencegahan Stunting kepulauan seribu anita ist

Calon Pengantin di Kepulauan Seribu Diedukasi Pencegahan Stunting

Senin, 10 Agustus 2026 851

Gubernur pramono launching call center dishub bilal

Call Centre 1500813 Satu Nomor Solusi Transportasi Jakarta Resmi Diluncurkan

Minggu, 09 Agustus 2026 1405

Lrt jakarta fase 1b gery ist

LRT Velodrome-Manggarai Perkuat Integrasi Transportasi dan Urai Kemacetan

Selasa, 21 Juli 2026 732

BERITA POPULER
Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15424

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 8093

Pramono Teken Pergub Larangan Jual Beli Daging Anjing dan Kucing ilust

Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

Kamis, 19 November 2026 4806

IMG 20261118 WA0083

Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

Rabu, 18 November 2026 4316

Pramono ump dki 2026 rezap

Naik 7,1 Persen, UMP Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941

Jumat, 20 November 2026 2732

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks