Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka acara Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Kegiatan ini menjadi langkah penting bagi Pemprov DKI untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik maladministrasi.

Pramono pun mengapresiasi jajaran Ombudsman RI atas pengawasan dan pendampingannya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia memastikan, Pemprov DKI akan terus memperbaiki layanan publiknya sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pun semakin tinggi.

"Dan Alhamdulillah, Provinsi DKI Jakarta selalu mendapatkan penilaian yang cukup baik. Dukungan ini tentunya menjadi motivasi bagi kita seluruh untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Pram, sapaan akrabnya menyampaikan, pelayanan publik di Jakarta bukan hanya terkait pelaksanaan ketertiban administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun juga berorientasi pada tingkat kepuasan publik.

Ia kemudian mencontohkan kebijakan Pemprov DKI dalam mengembangkan layanan dan meningkatkan konektivitas transportasi massal di Jakarta. Melalui upaya ini, tingkat kepuasan publik pun mengalami peningkatan signifikan.

"Bagi saya pribadi kepuasan itu kalau kemudian secara prosedur SOP-nya bisa dijalankan dan publiknya, masyarakatnya memberikan respons yang cukup baik dan kemudian mereka mau shifting, berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum," jelasnya.

Ia menekankan, koordinasi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan publik sangat penting. Karena itu, Pramono mengapresiasi seluruh jajaran OPD yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Gubernur pun berharap, upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam membangun Jakarta akan semakin membuat kota ini menjadi nyaman dan aman, sehingga akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin mengatakan, momentum kegiatan ini sekaligus untuk melakukan penilaian seluruh kementerian atau lembaga termasuk pemda seluruh Indonesia.

"Harapan kita, agar penilaian ini benar-benar terbuka, transparan, dan semua publik tahu terhadap itu," kata Fikri.

Fikri pun mengapresiasi Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya mendapatkan nilai tertinggi di tingkat provinsi dalam hal pelayanan publik. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh aparatur pemda di Jakarta agar mampu merespons cepat terhadap berbagai laporan masyarakat.

"Seluruh aparat pemerintah daerah kita yang ada di DKI, harus punya kemampuan respons cepat terhadap itu. Kalau tidak, ada laporan yang menumpuk itu kemudian sulit sekarang untuk dikendalikan," kata dia.

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho melaporkan, kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan para unit lokus penilaian di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada unit pelayanan yang memperoleh hasil terbaik pada penilaian tahun 2025.

"Kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah dan unit lokus dapat meningkatkan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi," ujarnya.

Dalam acara ini, Gubernur Pramono memberikan penghargaan 'Unit dengan Opini dengan Kualitas Tertinggi' pada Penilaian Maladministrasi Penyelenggraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada tiga OPD, yaitu Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, dan SMPN 216 Jakarta.