Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi dukungan legislatif yang terus menyuarakan agar Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Hal ini disampaikan Pramono saat menghadiri acara silaturahmi bersama jajaran pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPR RI Dapil DKI Jakarta dan DPD RI Dapil DKI Jakarta, di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7).

Pertemuan silaturahmi antara Eksekutif dan Legislatif ini menyoroti mengenai pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pembangunan Jakarta, pasca-pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun.

"Yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil memang Jakarta membutuhkan. Jadi kalau kemudian teman-teman yang di DPR RI, DPD RI, dan teman-teman DPRD DKI Jakarta ikut menyuarakan, itu sangat bagus bagi Jakarta untuk membangun," ujar Pramono.

Meski menghadapi pemotongan DBH yang cukup besar, Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memprioritaskan tiga sektor mendasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ASN.

Di sektor pendidikan, Pemprov DKI terus melanjutkan penyalurkan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penggratisan sekolah swasta, hingga rencana pemberian beasiswa LPDP.

Sedangkan di sektor kesehatan, Jakarta menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap, terdiri dari 31 RSUD, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang dapat diakses dengan BPJS Kesehatan.

Agar pemotongan DBH tidak menganggu pembangunan Jakarta, Pramono pun memanfaatkan creative financing atau pembiayaan kreatif untuk mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur publik.

"Inilah yang kalau saya jujur, kemudian kenapa membuat Jakarta masih bisa membangun dengan baik, walaupun ada pemotongan DBH yang besar sekali. Dampak DBH ini terasa di mana-mana," kata Pramono.

Ia mencontohkan beberapa pembangunan yang menggunakan pembiayaan kreatif sehingga tidak membebani APBD, yakni Taman Honda Tebet, Taman Semanggi, pedestrian deck Dukuh Atas, dan lainnya.

Dengan adanya pembiayaan kreatif ini, maka Pemprov DKI bisa menggunakan APBD secara optimal untuk kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa skema pembiayaan kreatif yang digunakan Pemprov DKI yakni seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), naming rights, hingga rencana penerbitan obligasi daerah.

Karena itu, Pramono menyampaikan apresiasinya kepada DPRD DKI Jakarta yang memberikan dukungan penuh kepada Pemprov DKI.

"Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang betul-betul memberikan full support," tandasnya.