DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) membahas persiapan rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, sekaligus mengevaluasi peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, rapat tersebut salah satunya membahas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp15 triliun.

“Dalam pagu indikatif yang sudah kita selesaikan melalui MoU, terjadi perubahan dari Rp95 triliun menjadi berkurang Rp15 triliun,” ujar Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (17/10).

Ia menjelaskan, Rapimgab juga membahas anggaran prioritas yang paling dibutuhkan warga. DPRD DKI, kata Wibi, siap mengawal agar anggaran tersebut tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tentunya kita berbicara pada pimpinan di sini agar lebih meneliti lebih dalam terkait anggaran prioritas dan kebutuhan masyarakat. Ini wajib kita kawal,” jelasnya.

Wibi menegaskan, pemotongan DBH tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga. Karena itu, DPRD DKI akan tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan sejumlah pembangunan infrastruktur dalam pembahasan RAPBD 2026.

“Tidak hanya pendidikan dan kesehatan, tapi juga infrastruktur. Karena infrastruktur adalah hak dasar yang harus kita jaga. Jangan sampai mobilitas masyarakat Jakarta terganggu hanya karena kita berhenti membangun kota ini,” tandasnya.