Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta meresmikan program TRUST Jakarta (Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions) pada kegiatan Jakarta Secure Payment System Summit (JSPay Summit), Rabu (29/7).

TRUST merupakan program penguatan pengawasan dan perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), dan Badan Berizin UKA (BB UKA) melalui pendekatan pengawasan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terintegrasi di wilayah kerja KPwBI Provinsi DKI Jakarta.

Peluncuran TRUST Jakarta dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu Jakarta Secure Payment Summit (JSPay Summit) sebagai forum penguatan kapasitas industri dan dialog kebijakan bersama regulator serta pemangku kepentingan.

Pilar berikutnya yakni, Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK) untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, serta Payment System on Your View (POV) yang berfokus pada peningkatan kapasitas industri agar semakin tangguh, patuh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketiga pilar tersebut dirancang untuk menjawab tantangan penguatan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, serta implementasi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM), sejalan dengan arah transformasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan standar internasional Financial Action Task Force (FATF).

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie F mengatakan, TRUST Jakarta merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat pengawasan sistem pembayaran yang adaptif terhadap perkembangan industri.

“Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Di tengah industri yang terus berkembang, pengawasan yang kuat dibangun melalui kolaborasi yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri," ujarnya.

Ia berharap ke depan, penyelenggaraan TRUST Jakarta semakin memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem sistem pembayaran yang sehat, aman, handal dan berdaya saing.

“Penguatan kapasitas industri, tata kelola yang baik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital diharapkan mampu mendukung akselerasi ekonomi digital nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem pembayaran Indonesia secara berkelanjutan,” tandasnya.

Sebagai informasi, DKI Jakarta memiliki peran strategis industri sistem pembayaran dan penukaran valuta asing nasional.

Hingga Juli 2026, Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33,83 persen PJP, 30,55 persen Penyelenggara PUKA BB, dan 75,00 persen BB UKA secara nasional. Dari sisi aktivitas usaha, wilayah kerja KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga mencatat kontribusi sebesar 39,67 persen.

Besarnya konsentrasi industri tersebut menjadikan penguatan pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran nasional.