Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman dan wilayah pinggiran kota meski ruang fiskal APBD 2027 semakin terbatas.

Hal itu disampaikan Yuke, usai rapat kerja Komisi D bersama Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Menurut Yuke, Dinas Bina Marga akan memprioritaskan penataan trotoar, pembangunan jalan, jembatan, dan jembatan penyeberangan orang (JPO). Sementara Dinas SDA memfokuskan anggaran pada program pengendalian banjir yang menjadi prioritas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Karena keterbatasan fiskal, Dinas Bina Marga dan Dinas SDA benar-benar memprioritaskan program yang paling penting dan paling berdampak bagi masyarakat," ujar Yuke, Senin (27/7).

Yuke meminta, OPD turut mengakomodir usulan reses dewan dan pengaduan masyarakat, terutama terkait perbaikan jalan lingkungan dan pengendalian banjir. Ia pun mengingatkan eksekutif menyampaikan bila ada usulan yang belum dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran agar dibahas kembali di Badan Anggaran (Banggar).

Yuke juga menyoroti rencana pemangkasan anggaran Suku Dinas (Sudin) dibandingkan APBD 2026. Padahal, sebagian besar persoalan yang dikeluhkan warga ditangani langsung oleh Sudin.

"Makanya tadi kita minta tolong, dengan luasan wilayah, terus juga pengaduan-pengaduan yang masuk, permasalahan-permasalahan yang ada, itu harus dihitung betul. Kalau memang ternyata anggarannya harus disesuaikan, ya kita sesuaikan. Minimal mungkin ya tidak terlalu jomplang atau mungkin sama dengan yang sebelumnya," jelas Yuke.

Dikatakan Yuke, kebutuhan anggaran Sudin harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, dan kondisi riil di lapangan. Ia juga mendorong pembangunan menjangkau permukiman dan wilayah pinggiran.

"Yang paling prioritas adalah program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pinggiran mulai dari pengendalian banjir, jalan lingkungan, hingga penerangan," tuturnya.

Yuke menambahkan, pembahasan KUA-PPAS masih berada pada tahap penyusunan kebijakan umum. DPRD, lanjut dia, akan kembali mencermati setiap program dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 sebelum menetapkan skala prioritas anggaran di Banggar.

Meski ruang fiskal semakin terbatas, Yuke optimistis pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan. Menurutnya, seluruh komisi di DPRD DKI Jakarta memahami kondisi tersebut, namun aspirasi warga tetap harus diperjuangkan.

"Jadi kawan-kawan pun juga sebetulnya sangat memahami kondisi ini, tapi juga aspirasi tetap harus disampaikan, tinggal kita carikan solusinya atau jalan keluarnya seperti apa," tandasnya.