Komisi A Dorong Penguatan Anggaran di Sudin dan Kelurahan

Rabu, 04 Maret 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 575

IMG 20260304 WA0061

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif menggelar rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk membahas program Pemprov DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2027.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, Pra RKPD menjadi forum penting untuk memastikan pokok-pokok pikiran masyarakat dapat ditindaklanjuti eksekutif.

"Pra RKPD ini rapat penting,"

“Pra RKPD ini rapat penting untuk memastikan seluruh pokok pikiran masyarakat yang sudah diinformasikan kepada dewan maupun eksekutif, tetapi belum ditindaklanjuti, bisa segera direalisasikan,” ujar Inggard, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, kendala utama dalam realisasi aspirasi warga bukan terletak pada koordinasi, melainkan pada keterbatasan anggaran. Ia menilai, anggaran yang telah dialokasikan di tingkat dinas kerap tidak didistribusikan secara proporsional ke satuan kerja di tingkat bawah, seperti suku dinas (sudin).

“Sebetulnya bukan tidak dikoordinasikan, tetapi anggarannya tidak cukup. Ketika anggaran ditaruh di dinas, dinas tidak membagi sesuai kebutuhan sudin-sudin. Ini yang menjadi kendala,” jelasnya.

Sebab itu, Komisi A mendorong penguatan peran dan dukungan anggaran di tingkat wilayah, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga sudin. Dengan dukungan tersebut, hasil reses anggota dewan yang menyangkut kebutuhan langsung masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, kecuali proyek-proyek besar yang memang membutuhkan proses lebih panjang.

Inggard juga menekankan pentingnya koordinasi antara wali kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar setiap program yang menjadi kebutuhan warga didukung anggaran yang memadai.

Selain itu, ia berharap, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Bappeda dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai skala prioritas dan kepentingan masyarakat.

Melalui Pra RKPD ini, Komisi A berharap proses perencanaan dan penganggaran ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan warga serta lebih tepat dalam distribusi anggaran hingga ke tingkat wilayah.

“Jangan sampai anggaran hanya menumpuk di dinas-dinas tertentu dan terjadi salah penempatan. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian inspektorat untuk mengkritisi anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Kick Off Penyusunan RKPD DKI Jakarta 2027

Wagub Resmikan Kick Off Penyusunan RKPD DKI 2027

Kamis, 27 November 2025 1547

 Hadiri Musrenbang RKPD 2026, Pramono Tetapkan Prioritas Pembangunan Tiap Wilayah

Musrenbang RKPD 2026 Tetapkan Prioritas Pembangunan Wilayah

Jumat, 21 Maret 2025 3001

IMG 20260303 WA0050

Komisi D Prioritaskan Program Berdampak Langsung ke Warga

Selasa, 03 Maret 2026 658

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33186

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 13720

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 8170

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5653

Penanganan Longsor PHB Poltangan otoy

Pengawasan Bantaran Sungai Ditingkatkan Cegah Longsor Susulan

Rabu, 11 November 2026 4625

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks