Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat pencegahan sisa pangan melalui kebijakan, perubahan perilaku, dan inovasi di sektor usaha. Langkah ini diarahkan untuk menekan jumlah sisa makanan yang masuk ke sistem persampahan sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah perkotaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin mengatakan, sisa makanan tidak hanya menjadi persoalan pemborosan pangan, tetapi juga menambah beban pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang harus ditangani setiap hari.

“Pengurangan food waste dari rumah tangga, restoran, hotel, katering, dan berbagai kegiatan usaha akan sangat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah kota. Upaya ini harus dilakukan sejak dari sumber agar makanan yang masih bernilai tidak langsung berakhir menjadi sampah,” ujarnya, Jumat (24/7).

Menurutnya, pencegahan sisa pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan belanja, penyimpanan bahan makanan, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan kembali makanan yang masih layak. Maka itu, upaya tersebut sekaligus mendukung pengurangan sampah organik yang mendominasi timbulan sampah Jakarta.

Ia menjelaskan, saat ini, Jakarta menghasilkan sekitar 9.059 ton sampah setiap hari dan hampir separuhnya merupakan sampah organik yang didominasi sisa makanan.

Pemprov DKI Jakarta berharap praktik baik tersebut dapat diperluas dan diterapkan oleh lebih banyak pelaku usaha.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi langkah penting agar pengurangan sisa pangan tidak hanya menjadi gerakan lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi efisiensi usaha, penguatan ketahanan pangan, dan pengurangan beban pengelolaan sampah Jakarta,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengatakan, pangan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan petani, produsen, distributor, pedagang, hingga konsumen. Karena itu, setiap bahan pangan perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak mudah berakhir menjadi sampah.

Ia menjelaskan, data Bappenas menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 23 juta hingga 48 juta ton pangan hilang dalam rantai pasok maupun terbuang pada tahap distribusi dan konsumsi.

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp511 triliun,” ucapnya.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu substansi yang akan diatur adalah pencegahan dan pengendalian sisa pangan.

“Keberhasilan membangun sistem pangan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi seluruh pihak. Setiap upaya mengurangi sisa pangan akan memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan sekaligus membantu mengurangi sampah di Jakarta,” jelasnya.

Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development, Indah Budiani menyampaikan, pengurangan sisa pangan juga perlu menjadi perhatian pelaku usaha, khususnya sektor hotel, restoran, dan katering.

“Setiap bahan pangan yang terbuang tidak hanya menambah beban lingkungan, tetapi juga berarti hilangnya biaya pembelian, penyimpanan, tenaga kerja, pengolahan, hingga pengelolaan sampah,” tandanya.